Indonesia Percepat Pengurangan Open Dumping, Target Ambisius di 2026

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pengurangan open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA), dengan target ambisius untuk tahun 2026. Langkah ini esensial bagi keselamatan publik dan lingkungan.

Indonesia terus mempercepat upaya pengurangan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di berbagai tempat pembuangan akhir (TPA) nasional. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pada awal tahun 2026, praktik open dumping telah berhasil ditekan menjadi 69 persen, menurun signifikan dari 99 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, pemerintah mengakui perlunya akselerasi lebih lanjut untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

Pemerintah menargetkan penurunan praktik open dumping hingga 63,4 persen. Pencapaian target ini memerlukan implementasi reformasi pengelolaan sampah yang lebih cepat dan komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa eliminasi open dumping di semua TPA, termasuk di kota-kota besar, adalah krusial untuk menjaga keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Hanif saat berkunjung ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/4). Kunjungan tersebut menyoroti urgensi penanganan sampah yang lebih baik, terutama setelah insiden tragis longsor di TPA Bantargebang, Jawa Barat, yang menewaskan tujuh pekerja. Peristiwa tersebut menjadi pengingat nyata akan risiko besar yang ditimbulkan oleh praktik pengelolaan sampah yang buruk dan berbahaya.

Urgensi Penanganan Sampah dan Penegakan Hukum

Tragedi di TPA Bantargebang menjadi bukti konkret bahwa open dumping bukan hanya ilegal, tetapi juga secara langsung membahayakan nyawa manusia. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa insiden tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Pemerintah tidak akan menoleransi praktik pembuangan sampah terbuka, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun operator swasta.

Pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memberikan sanksi administratif kepada 344 lokasi TPA di berbagai kabupaten dan kota karena terus melanjutkan praktik open dumping. Penegakan hukum semakin diperketat, terbukti dengan sanksi tambahan yang diberikan kepada 23 operator TPA pada Januari 2026 atas pelanggaran serupa.

Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa semua instrumen hukum siap ditegakkan untuk mengakhiri praktik open dumping. Pelanggar akan menghadapi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Tahun 2008. Undang-undang tersebut sebenarnya telah menargetkan penghapusan praktik ini dalam waktu lima tahun sejak diundangkan, namun pada tahun 2025, open dumping masih menyumbang 99 persen dari operasi TPA.

Strategi Akselerasi dan Partisipasi Publik

Penurunan persentase open dumping menjadi 69 persen pada awal 2026 menunjukkan adanya kemajuan awal, meskipun tantangan signifikan masih membayangi untuk mencapai target nasional. Untuk mempercepat kemajuan ini, pemerintah memperkuat pengelolaan sampah terintegrasi. Hal ini mencakup perluasan kapasitas TPA, peningkatan teknologi pengolahan, dan pengetatan pengawasan regulasi di tingkat regional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong inovasi melalui teknologi modern, partisipasi aktif masyarakat, kampanye edukasi, sosialisasi, serta insentif bagi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Eliminasi open dumping tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen Indonesia terhadap keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa setiap daerah harus bertindak cepat dan bertanggung jawab untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi publik yang luas adalah kunci untuk menghilangkan sisa 69 persen open dumping pada akhir tahun 2026. Tujuannya adalah membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih aman dan modern bagi Indonesia.

Sumber: AntaraNews