Imigrasi Bali Tangkap Belasan WNA, Diduga Terlibat Prostitusi hingga Dokumen Palsu

Petugas imigrasi berhasil mengamankan sejumlah WNA yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, menindak belasan Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah atau melakukan pelanggaran di wilayah Kabupaten Badung, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan mengatakan, melalui rangkaian pengawasan keimigrasian yang intensif dalam rangka Operasi Wirawaspada 2026, petugas imigrasi berhasil mengamankan sejumlah WNA yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian.

"Mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga penggunaan dokumen fiktif. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk deteksi dini dan respons cepat terhadap aktivitas orang asing yang tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah Bali," kata Bugie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4).

Rangkaian Operasi

Ia menerangkan, rangkaian operasi yang berlangsung pada awal Bulan April 2026 ini menyasar beberapa titik vital keberadaan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan juga aktivitas digital yang terpantau melalui unit siber keimigrasian.

Kemudian, pada Operasi yang dilaksanakan pada Rabu (8/4) di wilayah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, petugas mengamankan dua orang WNA yang diduga menggunakan modus izin tinggal fiktif untuk menetap di Indonesia, yaitu bernisial AKC, WNA Nigeria, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang diduga mendirikan perusahaan fiktif.

Kemudian, WNA Uganda bernisial SM, WN pemegang ITAS Remote Worker yang diduga menggunakan dokumen palsu dalam proses

pengajuannya. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) juga melakukan penelusuran di ranah siber dan berhasil melacak praktik prostitusi daring yang melibatkan dua orang asing WNA Rusia berinisial KP dan VB yang diduga beroperasi sebagai penyedia jasa prostitusi online di Bali.

Selanjutnya, pada Kamis (9/4) Tim Inteldakim melaksanakan Operasi Gabungan bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menyisir area Jalan Poppies, di Kecamatan Kuta dan mengamankan 6 WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. 

Dua Orang WN Tanzania

Diantaranya dua orang WN Tanzania berinisial AFL dan ATK ditemukan telah melampaui masa izin tinggal (overstay). Kemudian tiga WNA asal Uganda berinisial CN, MN, dan RN diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Dan satu WN Nigeria berinisial CA yang kedapatan memiliki paspor yang telah habis masa berlakunya dan diduga kuat menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh izin tinggal.

Kemudian, seluruh WNA yang terjaring dalam operasi ini telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan mendalam. Imigrasi Ngurah Rai akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat berupa pendeportasian hingga penangkalan. Bugie menegaskan, bahwa Operasi

Wirawaspada 2026 adalah manifestasi dari fungsi penegakkan hukum keimigrasian dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia khususnya di Bali.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang mencoba mengakali hukum di Indonesia, baik melalui dokumen fiktif maupun penyalahgunaan izin tinggal. Bali adalah destinasi internasional yang terbuka bagi mereka yang patuh, namun bagi yang melanggar, tindakan tegas berupa pendeportasian hingga penangkalan adalah harga mati demi menjaga wibawa kedaulatan negara," tegas Bugie.

Serentak

Rangkaian Operasi Wirawaspada ini dilaksanakan secara serentak di wilayah kerja keimigrasian seluruh Indonesia sebagai agenda strategis nasional. Langkah masif ini merupakan bukti nyata sinergi dan komitmen kuat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperketat pengawasan orang asing serta menegakkan kedaulatan hukum di seluruh pelosok negeri.

"Direktorat Jenderal Imigrasi, turut mengundang peran aktif dan dukungan dari masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas warga negara asing di sekitarnya demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional secara berkelanjutan," ujarnya.