Hasil Sidang Etik Polri: 2 Polisi Dipecat Buntut Kasus Pemerasan Penonton DWP

Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan tidak ada toleransi kepada personel Polri, yang terbukti melakukan pemerasan.

Sidang etik tersebut telah dinyatakan selesai pada Jumat (24/1) pekan lalu.

20 anggota Polda Metro jaya yang diputus telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Total hingga saat ini sudah 14 anggota Polda Metro Jaya dinyatakan melanggar dan disanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Propam Polri.

Sanksi ini berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (8/1) kemarin.

Sidang etik yang digelar hari ini dilaksanakan di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kedua polisi itu adalah Brigadir DW alias Dwi Wicaksono dan Bripka RP alias Ready Pratama.

Menurutnya, hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sidang etik dua anggota polisi itu digelar di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) hari ini.

Keduanya dinyatakan sama-sama terlibat melakukan pemeresan saat mengamankan penonton konser DWP.

Kedua polisi yang lolos dari sanksi pemecatan itu mengajukan banding usai dijatuhi vonis demosi.

Dua anggota Kepolisian tersebut yakni inisial D dan S.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

Namun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.

Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

Penumpang WNA diduga diperas oleh sopir taksi tersebut dan rekan perempuannya yang ingin membantu malah mendapatkan intimidasi.

Sejumlah fasilitas di Fakultas Pertanian USK mulai dari gedung, pos pengamanan hingga ruang laboratorium dan sejumlah kendaraan terbakar.

Kepolisian mengimbau pengemudi kendaraan besar terutama saat melintas di jalur terdapat pepohonan dengan ruang bebas terbatas.

Belum ada badan usaha pelaksana proyek yang mengajukan perubahan biaya konstruksi.

Korban mengalami luka di bagian pelipis, kepala, dan perut.

Nantinya, proyek tol tak dimulai dari Gilimanuk, melainkan dari Pekutatan.

Proyek tol Getaci mendapat fasilitas Project Development Fascility (PDF) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).