Gubernur Dedi Ungkap Alasan Usulan Relokasi Industri Pertahanan dari Bandung ke Kertajati

Dedi Mulyadi mengajukan rencana untuk memindahkan semua industri pertahanan nasional dari Bandung ke Kertajati, Majalengka.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan usulan strategis untuk memindahkan seluruh industri pertahanan nasional yang saat ini terpusat di Kota Bandung ke Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Menurutnya, kondisi di Bandung sudah tidak lagi mendukung pengembangan industri berskala besar tersebut.

Ia mengungkapkan, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama. Dirinya menyoroti minimnya fasilitas uji coba penerbangan dan padatnya pemukiman di sekitar kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad.

“Tidak mungkin PT DI di Bandung berkembang pesat karena untuk tes pesawat saja terbatas landasan, sementara lingkungannya sudah padat perumahan,” ujar Dedi, Sabtu (23/8).

Dedi menyebut usulan pemindahan ini sudah ia sampaikan langsung kepada Direktur Utama PTDI, manajemen PT Pindad, hingga Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

Menurutnya, semua pihak sepakat bahwa kebutuhan akan ruang lebih luas sudah mendesak.

“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI, berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan Kasau. Pikirannya sama: Bandung sudah terlalu sempit untuk mengembangkan industri pertahanan,” ungkapnya.

Kertajati dipandang lebih ideal karena memiliki lahan luas serta akses langsung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dengan dukungan infrastruktur tersebut, kawasan ini diyakini mampu menampung kegiatan industri pertahanan, mulai dari pengembangan teknologi, produksi senjata dan pesawat, hingga pengujian lapangan.

Dedi optimistis relokasi ini akan memperkuat daya saing industri pertahanan nasional sekaligus menciptakan pusat ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur.

“Kalau pindah ke Kertajati, ruangnya ada, infrastrukturnya mendukung, dan bisa jadi kawasan industri pertahanan terpadu,” tegasnya.

Kertajati memiliki area yang luas

Dedi menjelaskan bahwa Kertajati memiliki area yang sangat luas dan status kepemilikannya adalah milik negara, mencakup lahan yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan kementerian lainnya.

Ia menilai bahwa kawasan ini sangat potensial untuk dijadikan sebagai pusat industri pertahanan serta kawasan ekonomi khusus.

“Kalau industri pertahanan dipusatkan di Kertajati, mulai dari PT DI, Pindad, hingga Dahana yang memang sudah ada di Subang, termasuk juga TNI Angkatan Udara, itu akan lebih efisien. Misalnya dari Lanud Husein (Bandung) bisa dipindah ke sana. Pesawat-pesawat F-16 pun bisa beroperasi di Kertajati karena fasilitasnya mendukung,” kata dia.

Hal ini menunjukkan bahwa Kertajati memiliki semua syarat yang diperlukan untuk menjadi pusat industri yang strategis dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas pertahanan negara.

Kertajati dianggap sesuai

Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan, menyampaikan bahwa rencana tersebut akan dibahas kembali bersama pihak-pihak terkait, termasuk Dedi Mulyadi.

Sebelum melanjutkan, pihaknya akan melakukan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) terkait usulan tersebut.

“Tanggal 1 besok pak Gubernur mengundang semua pihak di Kertajati. Seperti yang sudah kami sampaikan, bapak Gubernur adalah tentunya kita ingin memanfaatkan Kertajati itu untuk MRO, itu yang akan kita dahulukan,” ungkap Gita di PT DI, Kota Bandung.

Ia menjelaskan bahwa MRO perlu dilakukan terlebih dahulu karena ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk merealisasikan rencana tersebut.

Gita menambahkan bahwa Kertajati dinilai sangat sesuai untuk pengembangan industri pertahanan.

“Kebutuhannya adalah sangat banyak pesawat-pesawat yang didatangkan gitu kan. Dan relatif sebetulnya, dari segi kepadatan lalu lintas udara dan landasan yang panjang, Kertajati cocok,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada di Kertajati mampu mendukung kegiatan tersebut.