Gerak Cepat Tangani Banjir, BP Batam Dapat Apresiasi dari DPR RI

Komisi VI DPR RI menilai BP Batam berhasil menghadirkan pendekatan yang terukur dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur.

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan investasi, industri, dan kawasan permukiman di Kota Batam. Langkah strategis tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Komisi VI DPR RI menilai BP Batam berhasil menghadirkan pendekatan yang terukur dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur, khususnya penanganan banjir dan pembangunan sistem drainase di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan di Kota Batam.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade serta Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dan Sturman Panjaitan. Sementara itu, BP Batam diwakili oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto, serta jajaran Anggota/Deputi dan pejabat terkait.

Pentingnya Peningkatan Kapasitas

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas saluran drainase di sejumlah kawasan yang mengalami pertumbuhan pembangunan cukup pesat.

"Saya melihat di beberapa tempat saluran airnya masih kurang sehingga ketika hujan dapat menyebabkan banjir. Pembangunan sekarang juga sudah mengarah ke Batu Aji. Di beberapa kawasan, termasuk sekitar K-Square, saluran airnya masih perlu diperhatikan karena curah hujan di Batam cukup tinggi," ujar Sturman.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa BP Batam telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur pendukung sebagai respons terhadap perkembangan Kota Batam yang berlangsung secara masif.

Kebijakan Evaluasi

Menurut Amsakar, kebijakan evaluasi dan pencabutan alokasi lahan yang tidak dikelola selama dua tahun telah mendorong percepatan pembangunan di berbagai kawasan secara bersamaan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai agar pertumbuhan kota tetap berjalan secara berkelanjutan.

"Batam merupakan kota yang sedang membangun secara masif. Saat ini terdapat kebijakan bahwa apabila lahan tidak dikelola selama dua tahun, kami akan melakukan pencabutan. Hal ini membuat pembangunan di berbagai lahan berlangsung dalam periode yang relatif bersamaan," kata Amsakar.

Sebagai bentuk antisipasi, BP Batam telah menyiapkan 24 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana konektivitas darat. Selain itu, BP Batam juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,3 miliar untuk empat kegiatan di bidang sumber daya air dan irigasi.

"Program dan kegiatan tersebut kami siapkan sebagai bagian dari upaya untuk meminimalkan titik-titik banjir di Kota Batam. Pembangunan infrastruktur pendukung harus berjalan seiring dengan penggunaan dan pengelolaan lahan," jelasnya.

Apresiasi

Amsakar turut menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan dan masukan yang selama ini diberikan kepada BP Batam.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Optimalisasi kinerja BP Batam tidak terlepas dari kontribusi, saran, dan masukan yang disampaikan Komisi VI dalam berbagai kesempatan. Empat kali RDP yang telah dilaksanakan menjadi penguat bagi kami untuk bekerja lebih optimal," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menjelaskan bahwa integrasi kepemimpinan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam telah mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam penanganan persoalan infrastruktur.

Menurut Mouris, sejak awal masa kepemimpinan, jajaran BP Batam mendapat arahan untuk turun langsung ke lapangan guna memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ketika pimpinan mulai menjabat, perintah pertama kepada kami adalah turun langsung ke lapangan. Kami bersama para camat dan kepala dinas terkait menghimpun laporan masyarakat, mendata titik-titik banjir, kemudian melakukan analisis terhadap setiap permasalahan yang ditemukan,” ujar Mouris.

BP Batam kemudian melakukan pendataan intensif terhadap seluruh titik banjir, termasuk melalui peninjauan lapangan pada akhir pekan. Setiap lokasi dianalisis berdasarkan kondisi drainase, kontur wilayah, perkembangan kawasan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung.

BP Batam Berhasil Menyusun Basis Data Titik Banjir

Dari hasil pendataan tersebut, BP Batam berhasil menyusun basis data titik banjir pada awal tahun 2026 yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan infrastruktur tahun berjalan.

“Kami menyadari seluruh persoalan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Karena itu, kami melakukan klasterisasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Kami menentukan kawasan mana yang harus lebih dahulu ditangani,” jelas Mouris.

Ia menambahkan bahwa BP Batam telah menyiapkan berbagai kajian teknis dan alternatif solusi untuk sejumlah titik banjir prioritas yang akan ditangani secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Melalui pendekatan berbasis data lapangan, pemetaan titik prioritas, penyusunan kajian teknis yang komprehensif, serta sinergi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, percepatan penanganan permasalahan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BP Batam untuk memastikan pertumbuhan investasi, industri, dan permukiman di Kota Batam berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengurangan risiko banjir, dan peningkatan kenyamanan masyarakat.