Pertumbuhan sektor properti di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan hunian, kawasan industri, dan infrastruktur modern. Namun, di balik perkembangan ini, terdapat konsekuensi serius yang sering luput dari perhatian, yaitu menyusutnya lahan pertanian produktif. Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan nasional.
BPS mencatat bahwa mayoritas petani, sebanyak 15,89 juta orang, hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sebanyak 4,34 juta petani memiliki lahan seluas 0,5-0,99 hektar, sementara 3,81 juta petani lainnya mengelola lahan sebesar 1-1,99 hektar. Petani dengan lahan seluas 2-2,99 hektar tercatat sebanyak 1,5 juta orang.
Sebagaimana yang terlihat di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (12/1/2025), pembangunan kawasan properti tampak menggerus lahan pertanian.
Pengembangan sentra pertanian menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil secara merata.
Pemerintah Kota Cirebon serius melindungi lahan pertanian Cirebon yang kian menyusut hingga hanya tersisa 93 hektare, menghadapi masifnya alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan.
BPS Bali mendesak pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian Bali dan luas lahan sawah yang terus menyusut drastis. Akankah produksi padi terus menurun?
Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai rasio Gini 0.78. Reformasi Agraria menjadi solusi krusial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menanti keberanian politik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius optimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lindungi lahan pertanian, mencegah alih fungsi, dan menjamin ketahanan pangan masa depan.
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung mengestimasi kemampuan Irigasi Bendungan Lampung, yaitu Batutegi dan Way Sekampung, mampu mengairi 32.676 hektare lahan pertanian hingga Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Karawang serius menggenjot perluasan lahan pertanian Karawang untuk mencapai target produksi gabah 1,42 juta ton pada tahun 2026. Akankah target ambisius ini tercapai?
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan perluasan lahan sawah hingga 18.000 hektare pada 2026. Program cetak sawah Papua ini bertujuan meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan di empat kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berencana cetak sawah baru seluas 123 hektare untuk menggantikan 47 hektare lahan pertanian yang terdampak proyek Tol Sigli-Banda Aceh, sebagai komitmen mendukung swasembada pangan nasional.
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga mulai mengucurkan dana untuk perbaikan infrastruktur Padang Pariaman yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi, dengan total kebutuhan anggaran mencapai triliunan rupiah.