Empat Penyebab Konflik Sosial di Pilkada 2024, Berikut Antisipasinya

Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Rakor ini dihadiri oleh 100 orang peserta mitra strategis tim kewaspadaan daerah dan mitra penyelenggara Pilkada

Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.

Dia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan

Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum

Berkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.

PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.

Hadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.

Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

Nico akan mengambil sumpah jabatan pada Selasa 24 September 2024.

Diharapkan masyarakat mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Kemenkum HAM.

Kemenkumham mengatakan pendaftaran logo Timnas sudah sesuai ketentuan hukum

Benny menyebut, saat bertemu dengan Yasonna, teringat kasus pengambil alihan Partai Demokrat oleh kubu KSP Moeldoko.