Pilkada Serentak Rawan Gangguan, Menko Polhukam Instruksikan Ini ke TNI-Polri

Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menilai hampir di semua tahapan Pilkada 2024 berpotensi terjadi kerawanan.

Hal tersebut dia sampaikan usai acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Hadi optimis semua hal yang berpotensi mengganggu proses Pilkada 2024 telah diantisipasi dengan mengerahkan pihak aparat TNI-Polri.

Dia juga menegaskan TNI-Polri akan terus bersinergi dalam mengawal semua proses Pilkada 2024 yang diadakan secara serentak.

"Ya kita terus menjaga persatuan dan kesatuan, itulah sebabnya TNI-Polri terus turun ke lapangan untuk menjaga stabilitas," ujar Menko Hadi.

Sebelumnya, Hadi mengingatkan intelijen negara terhadap potensi kerawanan dalam Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak pada November mendatang.

Hal itu di sampaikan Hadi dalam acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu.

Hadi mengatakan dalam pemetaan yang kerawanan Pilkada 2024 selain Bawaslu, pihak Polri juga telah memetakan daerah yang potensi terjadi kerawanan. Dia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan.

"Saya mewanti-wanti aparat intelejen karena kekuatan kita TNI Polri dibagi habis di seluruh wilayah sehingga aparat intelejen harus berjaga 24 jam mengantisipasi jangan sampai ada gangguan," kata Hadi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Hadi pun menegaskan hal sekecil apapun yang berpotensi akan terjadinya gangguan dalam Pilkada 2024 harus cepat diketahui oleh Intelejen untuk segera diantisipasi.

"Ibarat kata di daerah Malang Selatan itu mungkin ada daun jatuh saja aparat intelejen apalagi kepolisian harus tahu jatuh karena apa dipetik atau jatuh waktunya," tegas Hadi.

"Artinya apa intelijen ini harus bener-bener memperhatikan melihat jangan sampai ada kerawanan sekecil pun kalau aparat intelejen sudah menguasai seluruh wilayah maka prediksi pemetaan kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini juga bisa diantisipasi dengan baik termasuk perkiraan yang dikeluarkan oleh kepolisian," sambungnya.

Hadi kemudian menambahkan peta kerawanan di Pilkada 2024 di masing-masing wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Pun pemetaan itu harus menjadi pedoman antisipasi dalam dinamika yang akan terjadi.