Dukung Prabowo Buka Keran Impor Non Kuota, Komisi IV DPR Minta Petani dan Produsen Lokal Dilindungi
DPR menegaskan bahwa kebijakan ini tetap memerlukan mitigasi dampak yang serius agar tidak merugikan petani dan produsen lokal.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang membuka keran impor non-kuota sebagai bagian dari langkah stabilisasi harga dan penguatan cadangan pangan nasional.
Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan ini tetap memerlukan mitigasi dampak yang serius agar tidak merugikan petani dan produsen lokal.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membuka impor non-kuota, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan. Tapi kami juga mendesak agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional segera menyiapkan skema perlindungan nyata bagi petani lokal,” tegas Johan Rosihan, legislator asal Dapil NTB I, Pulau Sumbawa, Minggu (13/4).
Menurutnya, tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor yang tidak terbatas bisa menekan harga hasil panen petani dan mengganggu semangat produksi dalam negeri.
“Kementerian Pertanian perlu mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak,” ujarnya.
Kemendag Harus Perketat Pengawasan Standar Produk Impor
“Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya. Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi,” sambung Johan.
Komisi IV DPR RI, kata Johan, akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola impor atau dampak negatif yang tidak tertangani, Komisi IV siap mengambil langkah tegas termasuk membentuk Panitia Kerja (Panja).
“Kami ingin pastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional dan tidak menjadi bumerang bagi petani kecil. Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” pungkasnya.