Dudung Sebut Darurat Militer Setelah Demo Ricuh Belum Perlu

Dudung menjelaskan bahwa penerapan darurat militer harus melalui beberapa tahapan, tidak bisa dilakukan secara langsung.

Penasihat Presiden dalam bidang Pertahanan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan darurat militer di Indonesia, meskipun terjadi aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan. Ia menjelaskan bahwa penerapan status darurat militer tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba, melainkan harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

“Ya, menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Dan tidak serta-merta langsung. Seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer,” ungkap Dudung sebelum pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (4/9/2025). Ia menambahkan bahwa jika darurat militer diterapkan, akan ada skala prioritas yang harus diperhatikan.

Dudung juga mengakui bahwa ia belum mendengar adanya rencana untuk memberlakukan status darurat militer. Saat ini, banyak prajurit TNI yang telah dikerahkan untuk membantu kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi.

“Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi, kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian,” jelasnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menilai bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam unjuk rasa bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah. Namun, Dudung mengingatkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan kondisi tersebut untuk menciptakan kerusuhan.

"Tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang rusuh-rusuh ini lah yang menurut saya tidak bertanggungjawab," tutur Dudung.

Dalam pandangannya, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk partisipasi yang sah dalam menyuarakan pendapat. Namun, ia juga mengkhawatirkan adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memperburuk keadaan. Dudung menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.

"Tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang rusuh-rusuh ini lah yang menurut saya tidak bertanggungjawab," tutur Dudung.

Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menegaskan bahwa tidak akan ada penerapan darurat militer meskipun terjadi banyak kerusuhan dan penjarahan di berbagai daerah. Ia menyatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid dalam menghadapi situasi ini. "Saat tanggal 30, Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menyampaikan pernyataan itu, dan kita solid jadi satu, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada," ujar Tandyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin (1/9/2025).

Tandyo menekankan bahwa tidak ada rencana untuk menerapkan keadaan darurat militer. Ia menegaskan bahwa Polri akan selalu berada di garis depan dalam penanganan situasi ini, sementara TNI hanya akan memberikan dukungan. "Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil terima," jelasnya.