DPRD DKI Sepakati Pembongkaran Tiang Monorel, Dukung Penataan Kawasan Rasuna Said

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati dan mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, sebagai bagian dari penataan kawasan yang lebih luas.

Komisi D DPRD DKI Jakarta secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar tiang monorel yang selama ini mangkrak. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja intensif yang melibatkan berbagai pihak terkait dari Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penataan kawasan Jalan Rasuna Said di Jakarta Selatan agar menjadi lebih baik dan tertata rapi.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa mayoritas anggota Komisi D telah sepakat untuk menata kawasan Rasuna Said. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta, termasuk Gubernur, dalam mewujudkan penataan ini. Pembongkaran tiang monorel merupakan bagian krusial dari rencana besar tersebut, yang telah lama menjadi perhatian publik.

Dukungan ini muncul setelah Pemprov DKI Jakarta memaparkan secara komprehensif seluruh aspek terkait pembongkaran. Paparan tersebut mencakup tinjauan dari sisi hukum, teknis pelaksanaan di lapangan, hingga detail penganggaran yang diperlukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani proyek yang telah lama terbengkalai ini.

Dukungan Legislatif dan Proses Pembongkaran Tiang Monorel

Dukungan Komisi D DPRD DKI Jakarta terhadap pembongkaran tiang monorel ini disepakati setelah serangkaian rapat kerja. Rapat tersebut melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Asisten Pembangunan, Dinas Bina Marga, dan Biro Hukum. Dalam pertemuan ini, Pemprov DKI menjelaskan secara detail rencana pembongkaran, memastikan semua aspek telah dipertimbangkan matang.

Komisi D menekankan pentingnya asas kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pembongkaran. Mereka juga meminta adanya pendampingan dari aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jakarta, untuk memastikan transparansi. Langkah ini diambil guna menghindari potensi penyalahgunaan dan menjamin seluruh prosedur sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, Komisi D juga memastikan bahwa seluruh tahapan pembongkaran tiang monorel tidak menyalahi aturan yang ada. Hal ini mencakup prosedur pelaksanaan hingga aspek penganggaran. Yuke Yurike menegaskan bahwa Komisi D secara internal terus mengingatkan dan meminta mitra kerja Pemprov DKI untuk memastikan proses berjalan sesuai regulasi.

Meluruskan Isu Anggaran dan Penataan Kawasan Rasuna Said

Terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pembongkaran tiang monorel yang tidak melibatkan legislatif, Yuke Yurike mengakui sempat terjadi kesimpangsiuran informasi. Ia menilai hal ini dipicu oleh narasi yang seolah-olah menggambarkan pembongkaran monorel sebagai proyek terpisah dengan anggaran ratusan miliar rupiah.

Yuke menjelaskan bahwa dalam pembahasan anggaran, tidak ada judul khusus untuk pembongkaran monorel dengan angka sebesar itu. Pembongkaran tiang monorel merupakan bagian integral dari satu paket kegiatan penataan Jalan Rasuna Said sisi timur. Paket ini mencakup banyak item pekerjaan, termasuk pembuatan taman, pedestrian, serta perbaikan selokan di area tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pembongkaran 109 tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said pada Rabu (14/1). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan bahwa anggaran pembongkaran tiang tersebut diperkirakan sebesar Rp254 juta. Sementara itu, penataan kawasan secara keseluruhan diprediksi menelan anggaran sebesar Rp102 miliar.

Pembahasan anggaran yang dilakukan secara global dan tidak terpisah-pisah, sempat tercampur dengan pembahasan jalan lingkungan dan pekerjaan lainnya. Hal ini menjadi evaluasi bagi DPRD dan Pemprov DKI agar pembahasan anggaran ke depan dilakukan lebih cermat. Judul kegiatan dan istilah harus diperjelas untuk menghindari persepsi keliru di masyarakat, terutama karena isu anggaran merupakan hal yang sensitif.

Sumber: AntaraNews