DPRD Bangka Tengah Tegas Peringatkan Penambangan Ilegal di Hutan Kawasan
Ketua DPRD Bangka Tengah mendesak penambang timah tidak beraktivitas di hutan lindung dan produksi. Peringatan ini soroti dampak serius Penambangan Ilegal Bangka Tengah, sekaligus dorong solusi legalisasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, baru-baru ini mengeluarkan peringatan tegas kepada para pengusaha tambang bijih timah. Ia mendesak agar mereka tidak melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan. Peringatan ini datang sebagai respons terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal terhadap kelestarian alam dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Batianus secara spesifik menyoroti praktik Penambangan Ilegal Bangka Tengah yang masih marak terjadi di hutan produksi dan hutan lindung. Pernyataan ini disampaikan menanggapi langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah turun langsung ke wilayah Kecamatan Lubuk Besar. Kawasan tersebut dikenal memiliki tingkat aktivitas penambangan timah yang cukup tinggi dan memprihatinkan.
Pemerintah daerah kini tengah berupaya mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan ini. Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di beberapa titik strategis. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menambang secara legal dan terstruktur, mengurangi praktik ilegal yang merusak lingkungan.
Dampak Destruktif Penambangan Ilegal di Hutan
Batianus menegaskan bahwa aktivitas penambangan di kawasan terlarang, terutama hutan produksi dan hutan lindung, membawa konsekuensi lingkungan yang sangat merugikan. Kerusakan ekosistem hutan dapat menyebabkan berbagai bencana alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penambangan ilegal ini secara langsung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Bangka Tengah.
"Jangan menambang di kawasan terlarang, terutama di hutan produksi dan hutan lindung," kata Batianus di Koba, Senin. Ia menambahkan bahwa hutan adalah "paru-paru daerah" yang perannya vital bagi keseimbangan ekologi. Kerusakan hutan yang masif akan sangat sulit untuk dipulihkan, bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Selain dampak ekologis, penambangan ilegal juga menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Konflik lahan, pencemaran air, dan hilangnya mata pencarian tradisional seringkali menjadi konsekuensi dari aktivitas tanpa izin ini. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus berupaya menertibkan praktik Penambangan Ilegal Bangka Tengah demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga.
Upaya Legalisasi dan Kemitraan untuk Penambang Rakyat
Dalam upaya mengatasi masalah Penambangan Ilegal Bangka Tengah, pemerintah daerah sedang mengupayakan solusi legal. Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi salah satu fokus utama saat ini. Melalui WPR, diharapkan para penambang rakyat dapat memiliki izin resmi untuk beroperasi.
"Kita sedang berkoordinasi untuk membentuk WPR sehingga masyarakat bisa menambang dengan izin resmi," ujar Batianus. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi penambang kecil. Dengan demikian, mereka dapat beraktivitas tanpa harus khawatir berurusan dengan hukum.
Selain WPR, Batianus juga mendorong penambang rakyat untuk menjalin kemitraan dengan PT Timah Tbk. Kemitraan ini dianggap sebagai langkah strategis agar kegiatan penambangan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Bermitra dengan PT Timah merupakan langkah yang tepat agar kegiatan penambangan berjalan legal dan tidak berurusan dengan hukum," tambahnya.
Ketua DPRD menyayangkan masih banyaknya praktik penambangan liar di kawasan hutan. Ia menekankan bahwa penambang ilegal sulit dimintai pertanggungjawaban karena aktivitas mereka memang sudah ilegal sejak awal. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan legalisasi menjadi sangat krusial untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8264020/original/051839600_1782051743-IMG_9285.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8264046/original/011687600_1782061641-unnamed__20_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8261358/original/022817400_1781697976-WhatsApp_Image_2026-06-17_at_18.59.09.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8263960/original/010628400_1782037170-20250508_121105.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516574/original/086754200_1772331275-unnamed__60_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5536975/original/096471500_1774370290-LRT_Libur.jpeg)
