Kejati Kaltim Geledah Dinas ESDM, Usut Dugaan Korupsi Tambang Kaltim

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada Senin (16/3), mengusut dugaan korupsi tambang Kaltim terkait aktivitas CV AJI. Pembaca akan mengetahui detail penggeledahan dan ba

Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (ESDM Kaltim) pada Senin (16/3). Tindakan ini dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pertambangan yang merugikan negara. Penggeledahan ini menjadi langkah serius Kejati Kaltim dalam memberantas praktik ilegal di sektor pertambangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan bahwa tujuan utama penggeledahan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti. Hal ini penting guna memperkuat pembuktian perkara serta membuat terang tindak pidana yang terjadi. Proses hukum ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta terkait dugaan korupsi tambang Kaltim.

Fokus penyelidikan Kejati Kaltim kali ini adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidakbenaran penambangan. Aktivitas ilegal ini diduga kuat melibatkan salah satu perusahaan, yakni CV AJI. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Kejati Kaltim dalam menjaga integritas sektor pertambangan di wilayahnya.

Kronologi Penggeledahan dan Barang Bukti yang Diamankan

Operasi penggeledahan oleh tim penyidik Kejati Kaltim di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berlangsung selama kurang lebih empat jam. Tim mulai menyisir lokasi dan mencari berbagai alat bukti yang diperlukan sejak siang hari, tepatnya dimulai pada pukul 14.00 WITA. Proses ini dilakukan secara cermat untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan.

Dari hasil penyisiran tersebut, tim kejaksaan berhasil mengamankan serta membawa sejumlah dokumen penting dari gedung pemerintahan itu. Selain tumpukan berkas fisik, petugas kejaksaan yang terjun langsung ke lapangan juga turut mengamankan beberapa barang bukti elektronik. Barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara dugaan korupsi tambang Kaltim yang sedang diselidiki.

Semua barang temuan, baik dokumen maupun bukti elektronik, selanjutnya akan dilakukan penyitaan secara sah oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim. Penyitaan ini merupakan bagian krusial dari proses penyidikan untuk menganalisis lebih lanjut dan memperkuat konstruksi perkara. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang mungkin terlibat.

Dasar Hukum dan Fokus Penyelidikan Korupsi Tambang

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penyidik ini merupakan langkah resmi yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejati Kaltim untuk melaksanakan penggeledahan dan penyitaan. Penerapan KUHAP baru ini menunjukkan modernisasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Toni Yuswanto menegaskan bahwa fokus dari kegiatan penggeledahan ini adalah untuk menelisik lebih jauh terkait dugaan tindak pidana korupsi ketidakbenaran penambangan. Kasus ini diduga kuat dilakukan oleh CV AJI, sebuah perusahaan yang kini menjadi sorotan utama dalam penyelidikan. Kejati Kaltim bertekad untuk mengungkap modus operandi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Kejati Kaltim berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan di Kalimantan Timur berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan negara. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama dalam kasus korupsi tambang Kaltim ini.

Sumber: AntaraNews