hukum acara pidana

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada Senin (16/3), mengusut dugaan korupsi tambang Kaltim terkait aktivitas CV AJI. Pembaca akan mengetahui detail penggeledahan dan ba

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini hanya dapat mencegah tersangka bepergian ke luar negeri sesuai Aturan Pencegahan KPK terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Perubahan ini berdampak signifikan pada penanganan kasus k

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai berlakunya KUHAP Baru krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dua pegawai swasta mengajukan uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan pasal penggelapan dan prosedur penyelidikan yang dinilai merugikan.

Penasihat hukum Nadiem Makarim mengajukan permohonan status tahanan kota, dengan alasan kemanusiaan dan hukum, dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp2,18 triliun.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Dosen UI Febby Mutiara Nelson menjelaskan bagaimana dasar penahanan dalam KUHAP Baru memperkuat asas legalitas dan due process, menjadikannya lebih objektif dan akuntabel.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti krusialnya Penyempurnaan KUHAP agar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan ilmu hukum, demi penegakan hukum yang transparan dan adil.

Peneliti Universitas Cambridge mengusulkan perlindungan kuat bagi whistleblower dalam RUU KUHAP, guna mencegah kriminalisasi dan intimidasi pelapor tindak pidana yang beritikad baik.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.