Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri

DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri

DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri

Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).

Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Rabu (1/5).


Sigit menyatakan, kerja sama ini dikembangkan sebagai langkah memberikan perlindungan terhadap PMI yang terdampak masalah hukum di negara lain, seperti penipuan, penganiayaan dan lain-lain.

Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.


“Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).

DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri

Menurutnya, saat ini, tidak semua negara ada Atase kepolisian dari Indonesia. Karena nantinya, kata dia, akan berpengaruh pada jangkauan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Sebab kalau kita lihat, banyak kasus pekerja migran kita yang kebingungan atau mendapat ketidakadilan ketika berkasus di luar negeri,” jelasnya.


Selain itu, Sahroni pun juga berharap Kapolri bisa sekaligus memperluas dan memaksimalkan peran Atase Kepolisian yang telah ada. Dirinya ingin Atase Kepolisian menjadi tempat di mana para PMI bisa mengadu dan mendapatkan solusi ketika mendapat hambatan di luar negeri.

"Saya juga berharap Atase Kepolisian ini bisa berperan lebih maksimal lagi. Harus menjadi tempat yang ramah bagi para pekerja migran Indonesia untuk mengadu."

"Kita buat di mana pun para pekerja kita bekerja, mereka dapat merasakan rasa aman layaknya bekerja di rumah sendiri. Karena mereka tau bahwa negara akan selalu ada di samping mereka untuk membantu, melindungi, dan melayani,” tutup Sahroni.

BP2MI Kawal PMI yang Jadi Korban Tenggelamnya Kapal di Korsel
BP2MI Kawal PMI yang Jadi Korban Tenggelamnya Kapal di Korsel

Tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban atas tenggelamnya kapal di Korea Selatan.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pelayanan Agar PMI Terlindungi dan Sejahtera
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pelayanan Agar PMI Terlindungi dan Sejahtera

BPJS Ketenagakerjaan memperingati Hari Migran Internasional.

Baca Selengkapnya
Emak-Emak di Malang Coba Selundupkan Puluhan Orang jadi Pekerja Migran
Emak-Emak di Malang Coba Selundupkan Puluhan Orang jadi Pekerja Migran

Tersangka diduga bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk PJTKI yang sementara dalam pendalaman oleh pihak kepolisian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini

Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR

Baca Selengkapnya