LIVE

Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi

Din Syamsuddin memberikan catatan khusus terkait kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Jokowi.

din syamsuddin
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi (merdeka.com)

Meski, Din menilai kebijakan tersebut merupakan upaya positif dari pemerintah.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ketika mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2015). Kedatangannya untuk menolak rencana DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ketika mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2015). Kedatangannya untuk menolak rencana DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi) © 2023 liputan6

Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi

Tokoh cendekiawan Islam Indonesia Din Syamsuddin memberikan catatan khusus terkait kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Jokowi. Meski, Din menilai kebijakan tersebut merupakan upaya positif dari pemerintah.

"Dengan husnudzon pemberian konsesi tambang batubara untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka," katanya dalam keterangan di Jakarta dilansir Antara, Selasa (4/6). 

Adapun beberapa catatan di antaranya, kebijakan tersebut dinilai terlambat dan terkesan untuk mengambil hati pihak tertentu. Hal serupa sudah pernah diusulkannya kepada Presiden Joko Widodo guna meningkatkan ekonomi pengusaha Muslim Indonesia agar setara dengan segelintir kelompok yang menguasai banyak aset di negara ini.

Menurutnya, hal demikian diperlukan agar kesenjangan ekonomi yang berhimpit dengan agama dan etnik tidak menimbulkan masalah bagi Indonesia. "Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah," ungkapnya.

Meskipun sekarang hal tersebut telah diwujudkan, kata Din, beberapa kemungkinan masalah bisa terjadi. Misalkan, pemberian konsesi tambang batubara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua Ormas Islam itu, dibandingkan dengan konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki segelintir kelompok golongan yang disebutkan sebelumnya.

Masalah selanjutnya adalah pemberian IUP tambang batubara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.

Selanjutnya, pemberian konsesi tambang batubara kepada ormas dalam keadaan politik nasional yang dinilai tidak stabil akibat Pemilu/Pilpres akan mudah dipahami sebagai upaya kooptasi, peredaman tuduhan ketakadilan, dan upaya memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu.

"Yang perlu dilakukan pemerintah adalah aksi afirmatif, yakni dengan menyilakan pengusaha besar maju, tapi rakyat kebanyakan diberdayakan," tutur Din Syamsuddin.

merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

Topik Terkait
{{caption}}
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

tambang emas kalimantan
{{caption}}
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Muhammadiyah
{{caption}}
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Muhammadiyah
{{caption}}
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

tambang muhammadiyah
{{caption}}
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Muhammadiyah
{{caption}}
Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

tambang
{{caption}}
Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

ormas
{{caption}}
Ormas Kelola Tambang Dikritik Publik, Bahlil: Lebay Banget

Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Ormas Keagamaan
{{caption}}
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Jokowi
{{caption}}
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'

Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Gandeng Organisasi Lintas Agama Perkuat Pertobatan Ekologis

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkolaborasi dengan organisasi lintas agama untuk memperkuat gerakan moral Pertobatan Ekologis dalam menghadapi krisis lingkungan.

din syamsuddin
{{caption}}
Dubes Iran Apresiasi RI Jadi Fasilitator Perdamaian di Timur Tengah

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya menjadi fasilitator perdamaian di kawasan Timur Tengah, sebuah langkah penting untuk stabilitas regional.

anti perang
{{caption}}
Seruan Din Syamsuddin: Persatuan Umat Islam Kunci Perdamaian Global di Tengah Konflik

Cendekiawan Islam Din Syamsuddin menyerukan **persatuan umat Islam** di Indonesia sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di tengah eskalasi konflik global. Pembaca diajak memahami pentingnya solidaritas.

antara
{{caption}}
Inisiatif Perdamaian Indonesia: Dubes Iran Apresiasi Peran Jakarta di Timur Tengah

Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi menyambut baik Inisiatif Perdamaian Indonesia dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah, memicu harapan stabilitas regional.

din syamsuddin
{{caption}}
Merdeka Trivia: Mengapa Din Syamsuddin Apresiasi Penolakan Visa Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam?

Ketua ARI BP Din Syamsuddin mengapresiasi penolakan visa atlet Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta. Simak alasannya di balik keputusan penting ini.

aliansi ri bela palestina
{{caption}}
VIDEO: Kronologi Lengkap Kelompok Misterius Bubarkan Diskusi Kebangsaan di Kemang, Brutal Rusak Barang

Sebelum acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB, puluhan orang sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan

berita video
{{caption}}
Prabowo Dorong Koordinasi Baznas dan Ormas Keagamaan untuk Optimalisasi Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga ekonomi ormas keagamaan, serta pemanfaatan teknologi, demi Optimalisasi Ekonomi Baznas dan bangsa secara efisien.

baznas
{{caption}}
Wali Kota Makassar Ajak Ormas Keagamaan Hidayatullah Sulsel Bangun Kota Religius

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak ormas keagamaan Hidayatullah Sulawesi Selatan berkolaborasi membangun kota religius dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di daerah setempat.

dakwah pencerahan
{{caption}}
Peluang Emas! Ormas, Koperasi, dan UKM Kini Bisa Ikut Kelola Nikel, Batas Lahan Capai 25 Ribu Hektare

Kementerian ESDM membuka pintu bagi ormas keagamaan, koperasi, dan UKM untuk ikut kelola nikel dan mineral lain, dengan batasan lahan yang diatur dalam PP terbaru. Simak selengkapnya!

industri pertambangan
{{caption}}
Prabowo Ingin Gandeng Mantan Presiden dan Ormas Keagamaan Jadi Pengawas Danantara

Prabowo menyebut, pada 24 Februari nanti Danantara akan diluncurkan. Nama itu diambil sebagai kekuatan masa depan Indonesia.

berita update
{{caption}}
Peringatan Wapres ke Ormas yang Kelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

izin usaha pertambangan
{{caption}}
ESDM: Ormas Keagamaan yang Kelola Tambang Wajib Bayar Kompensasi

Kewajiban badan usaha ormas keagamaan untuk membayar KDI menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi ormas keagamaan.

ormas keagamaan