LIVE

Diduga jadi Biang Kerok Banjir, 15 Villa Ilegal di Puncak Bogor Disegel

Operasi ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya dampak bencana ekologis, termasuk banjir besar yang melanda Jabodetabek pada awal Maret lalu.

villa disegel
Diduga jadi Biang Kerok Banjir, 15 Villa Ilegal di Puncak Bogor Disegel
Diduga jadi Biang Kerok Banjir, 15 Villa Ilegal di Puncak Bogor Disegel (merdeka.com)

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menindak tegas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dengan menyegel 15 bangunan villa ilegal di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan fungsi ekosistem hutan dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan lindung serta konservasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa operasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya.

"Kami ingin memastikan bahwa fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) tetap terjaga sebagai daerah tangkapan air yang esensial bagi keseimbangan ekosistem. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang tidak bertanggung jawab harus dihentikan agar risiko bencana ekologis dapat diminimalisir," ujar Dwi di lokasi penyegelan, Selasa (18/3).

penyegelan 15 vila di puncak bogor
penyegelan 15 vila di puncak bogor merdeka.com

Operasi ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya dampak bencana ekologis, termasuk banjir besar yang melanda Jabodetabek pada awal Maret lalu. Penertiban ini menjadi langkah strategis dalam penyelamatan kawasan hutan di Hulu DAS Cisadane, setelah sebelumnya Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan juga melakukan tindakan serupa di Hulu DAS Ciliwung (Puncak) dan Hulu DAS Bekasi (Sentul).

Dalam giat operasi ini, Tim Satgas Ditjen Gakkum Kemenhut telah memasang plang pengawasan di 15 titik lokasi yang diduga berdiri secara ilegal, dengan total luas lebih dari puluhan hektare.

Daftar Vila Disegel

1. The Michael Resorts

2. Villa Lembah Pesona

3. Villa Alam Syah

4. Villa Pakis Asri

5. Villa Kita Gunung Salak

6. Villa Army Camping

7. Villa Mutiara Cawene

8. Villa 204 Cawene

9. Villa Intania Cawene

10. Villa Rimera Hills

11. Villa Rimera Camp

12. Villa Kamaniya Cawene

13. Villa Ceutini Cawene

14. Villa De Corrinna

15. Pondok Wisata Ciparay

Indah Dwi Januanto menambahkan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penertiban fisik bangunan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.

"Kami ingin menegaskan bahwa kawasan hutan lindung bukan untuk kepentingan bisnis pribadi, melainkan untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penegakan hukum akan terus kami lakukan secara tegas dan konsisten," kata Indah.

Kementerian Kehutanan mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi aturan dan bersama-sama menjaga kelestarian hutan sebagai aset ekologis yang tidak ternilai. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan alam serta mengurangi risiko bencana di masa depan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Kabinet di Hambalang, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

{{caption}}
Malam Mengerikan di Bekasi Timur: Cahaya KA Argo Bromo Datang, Saya Lompat dan Sembunyi di Bawah Peron

{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

Topik Terkait
{{caption}}
Satgas PKH Rilis Daftar 28 Perusahaan Pelanggar Lahan Hutan, Izin Dicabut Presiden Prabowo

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Satgas PKH
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Segel Empat Entitas Terkait Banjir Sumatera, Delapan Lainnya Menyusul

Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan Penyegelan Entitas Kehutanan yang diduga pemicu banjir dan longsor di Sumatera, mengancam delapan entitas lain dengan sanksi serupa.

kementerian kehutanan
{{caption}}
Mantan Sekjen Ungkap Alasan Pelepasan Kawasan Hutan Era Zulhas: Demi Kepastian Hukum Warga

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Pelepasan Kawasan Hutan
{{caption}}
Kemenhut Kuasai Kembali 7.755 Hektare Hutan di Seblat, Musnahkan Ribuan Sawit Ilegal

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil melakukan **penertiban Hutan Seblat**, menguasai kembali 7.755 hektare kawasan dan memusnahkan sekitar 16 ribu sawit ilegal di Bengkulu.

kemenhut
{{caption}}
Pemprov Banten Dukung Penuh Penertiban Tambang Ilegal TNGHS Demi Lingkungan dan Keselamatan

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) untuk mencegah kerusakan lingkungan dan meminimalisir bencana alam.

Penertiban Tambang Ilegal TNGHS
{{caption}}
Kemenhut Kantongi Nama Pemilik Kebun Sawit Ilegal di TN Tesso Nilo, Siap Tindak Tegas Pelanggar

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi nama-nama pemilik kebun sawit ilegal dan pabrik penampung di TN Tesso Nilo, menegaskan komitmen penindakan tegas untuk menyelamatkan habitat gajah sumatera.

kemenhut
{{caption}}
Kemenhut Amankan Ribuan Hektare Perambahan Hutan di Lanskap Seblat, Habitat Gajah Sumatera

Kementerian Kehutanan berhasil menguasai kembali 2.390 hektare areal perambahan hutan di Lanskap Seblat, Bengkulu, yang krusial bagi gajah sumatera, dengan menyasar pemodal besar.

Perambahan Hutan
{{caption}}
Demi Jaga Kawasan Hijau, Pemprov NTB Tegaskan Penertiban Lahan Sembalun Ilegal di Kaki Rinjani

Pemerintah Provinsi NTB serius menertibkan aktivitas pengerukan bukit ilegal di Sembalun, kaki Gunung Rinjani, sebagai bentuk penegakan Perda. Apa dampaknya bagi pariwisata?

Satpol PP
{{caption}}
Langgar Aturan, Menhut Segel 29 Bangunan Ilegal di Bekasi dan Bogor

Raja Juli Antoni menyebut beberapa bangunan ilegal di kawasan hutan ini diantaranya vila, tempat wisata, hingga rumah.

raja juli antoni
{{caption}}
BPBD Cianjur Perkuat Koordinasi Tuntaskan Penanganan Bencana Akibat Cuaca Ekstrem

BPBD Cianjur gencar melakukan koordinasi dengan berbagai dinas terkait untuk menuntaskan Penanganan Bencana di wilayahnya akibat cuaca ekstrem. Simak upaya tanggap darurat dan langkah mitigasi jangka panjang yang dilakukan.

banjir
{{caption}}
Waspada Hujan Lebat Sultra: BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Masyarakat Sulawesi Tenggara diimbau BMKG untuk waspada terhadap potensi hujan lebat Sultra yang disertai petir dan angin kencang pada Sabtu, 2 Mei 2026. Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak.

banjir
{{caption}}
Pemkot Banjarbaru Perkuat Pengelolaan Lingkungan Sungai Banjarbaru, Tekan Pencemaran dan Risiko Banjir

Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat Pengelolaan Lingkungan Sungai Banjarbaru melalui partisipasi warga, langkah konkret menekan pencemaran dan risiko banjir di kawasan permukiman.

banjarbaru
{{caption}}
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Banjir Landa Sarolangun Jambi

BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih berpotensi melanda Kabupaten Sarolangun, Jambi, hingga tiga hari ke depan, menyusul banjir parah yang telah merendam ratusan rumah di wilayah tersebut.

banjir
{{caption}}
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Sumatera Utara dan Maluku

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Utara dan Maluku. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat dan dampak cuaca ekstrem yang mengintai

banjir
{{caption}}
Pemkab Garut Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hingga 1 Mei 2026

Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam hingga awal Mei 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi.

banjir