LIVE

Depan Anggota DPR, Ketua KY Usul Pengawasan Hakim Masuk RUU KUHAP

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

komisi yudisial
Komisi III DPR rapat bersama Kapolda Kalteng soal Kasus Polisi Palangkaraya Tembak Warga
Komisi III DPR rapat bersama Kapolda Kalteng soal Kasus Polisi Palangkaraya Tembak Warga (Antara)

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan pengawasan kepada aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius dan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, pengawasan terhadap perilaku dan tindakan aparat hukum harus di semua tingkatan peradilan, termasuk memperkuat pengawasan terhadap hakim oleh KY.

"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri di dalam perubahan KUHAP," kata Amzulian saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/2).

Amzulian mengutarakan, KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan. Padahal, penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum bisa saja terjadi sejak penyelidikan.

Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Selain itu, dia juga mengusulkan perubahan KUHAP juga mengatur perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa, khususnya terkait dengan akses dalam pemeriksaan perkara pada tahapan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK).

Amzulian mengemukakan, pemeriksaan perkara pada umumnya dinyatakan terbuka untuk umum dan bisa diikuti oleh siapa pun, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, selama ini pemeriksaan perkara di tahap upaya hukum tersebut dilakukan secara terbatas oleh majelis hakim yang memeriksanya.

"Komisi Yudisial banyak menerima permohonan dari masyarakat untuk dapat dilakukan pengawasan perkara pada tingkat banding kasasi atau PK," kata dia, dilansir Antara.

Terkait dengan hal itu, dia mengungkapkan bahwa sejauh ini yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas mengirimkan surat kepada pimpinan pengadilan atau Mahkamah Agung dengan permintaan agar memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut.

Adapun RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi aparat penegak hukum itu menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP sangat penting mengingat UU KUHP yang baru bakal diterapkan pada tanggal 2 Januari 2026.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Portugal vs Uzbekistan: Rekor Pribadi Bukan Prioritas Utama Cristiano Ronaldo

{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

Topik Terkait
{{caption}}
DPR RI Serap Aspirasi di Sulsel: RUU KUHAP Baru, Kenapa Penting untuk Kepastian Hukum Warga Negara?

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.

Kepastian Hukum
{{caption}}
DPR Klaim RUU KUHAP Jamin HAM, Ini Bocoran Isinya

DPR mengklaim RUU KUHAP memperhatikan betul hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum.

RUU KUHAP
{{caption}}
RUU KUHAP Dinilai Lemah Tanpa Batas Waktu Penyidikan, Ini Usulan Akademisi

Ketiadaan batas waktu penyidikan dianggap tidak memberikan kepastian dalam penegakan hukum dan berdampak banyak laporan pidana terkatung-katung nasibnya.

RUU KUHAP
{{caption}}
KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

abhan misbah
{{caption}}
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

bank kalbar
{{caption}}
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

ahmad sahroni
{{caption}}
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

etik hakim
{{caption}}
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

hakim ad hoc
{{caption}}
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

hakim ad hoc
{{caption}}
Menkes: Enggak Tahu Kenapa Sekarang Banyak Orang Anti Vaksin

Budi menyatakan Kemenkes telah menyiapkan langkah perencanaan, pengadaan hingga distribusi vaksin.

berita update
{{caption}}
Anjing Positif Rabies Serang Acara Hajatan di Jembrana, Gigit Dua Balita

Hasil pemeriksaan sampel otak anjing yang menggigit warga telah keluar dari Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar.

anjing rabies
{{caption}}
Tutup 240 BUMN Rugi, Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah

Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru membebani keuangan negara.

berita update
{{caption}}
Remaja 14 Tahun Ditemukan Tewas di Parit, Diduga Korban Tawuran Geng Motor

Menurut Alan, imam masjid yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian sempat mendengar keributan dan suara seseorang meminta tolong.

berita update
{{caption}}
Berkas Perkara Anak Perwira Tersangka Konten Rasis Tak Ditahan Lengkap, Polisi Tegaskan Perkara Tetap Berjalan

Terkait motif, L disebut hanya ingin bercanda di media sosial. Selain itu, tersangka disebut ingin meningkatkan follower.

anak perwira polisi rasis
{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Membaik, Singgung Kebocoran Anggaran

Prabowo menyampaikan, total kebocoran anggaran yang dialami Indonesia mencapai USD 150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun.

berita update