Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo: Ada yang Mau Kabur ke Yaman? Silakan

{{caption}}
Prabowo: Banyak Negara yang Belajar MBG ke Kita

{{caption}}
Prabowo Segera Resmikan 21 RSUD, Ini Dampaknya bagi Warga di Daerah Terpencil

{{caption}}
600.000 Tenaga Kerja Bakal Diserap dari 30 Proyek Hilirisasi Garapan Danantara

{{caption}}
BPBD DKI Keluarkan Peringatan Dini, Warga Jakarta Waspada Cuaca Ekstrem hingga 3 Mei 2026

{{caption}}
Prabowo: Buka Sejarah Dunia, Ada yang Bangun 30 Ribu Koperasi dalam Satu Tahun?

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera

Selama ini Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu,

KPU
{{caption}}
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

{{caption}}
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada

Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

{{caption}}
VIDEO: Aria Bima PDIP Singgung Kepala Negara Intervensi Pilkada Demi Kepentingan Kelompok

Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri

{{caption}}
Jelang Pilkada, Wamendagri Bima Arya Minta ASN Bersikap Netral

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.

{{caption}}
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas

Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

{{caption}}
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

{{caption}}
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

{{caption}}
Bawaslu Sebut Netralitas ASN Isu yang Rawan Dalam Pilkada

Pada saat Pemilu tahun 2019 yang lalu atau 2024, perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu

{{caption}}
Ketua Bawaslu Prediksi Kepala Desa dan ASN Tidak Netral Meningkat Pilkada 2024

Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.

{{caption}}
35 ASN Tak Netral pada Tahapan Pilkada Serentak, Bawaslu Sulsel Rekomendasikan KASN Beri Sanksi

Bawaslu Sulsel mencatat ASN di Kabupaten Pinrang paling banyak dilaporkan tidak netral.

{{caption}}
Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

ASN
{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Intensifkan Konsolidasi Demokrasi Cegah Politik Uang

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

{{caption}}
MoU Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat: Perkuat Literasi Pemilu dan Netralitas ASN

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

{{caption}}
Desain Pilkada Pengaruhi Langsung Kualitas Birokrasi Daerah, Akademisi UMB Beri Peringatan

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.

{{caption}}
Perkuat Demokrasi, Bawaslu Gorontalo Utara Matangkan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

{{caption}}
Pemkot Ambon Perkuat Integritas ASN di Momen HUT Korpri ke-54

Pemkot Ambon berkomitmen tingkatkan Integritas ASN Ambon dan profesionalisme dalam peringatan HUT Korpri ke-54, sekaligus menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya.

{{caption}}
Jaga Profesionalisme, Pemkab Pasaman Barat Batasi Medsos dan Konten Kreator ASN

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

{{caption}}
Bukan KASN, Laporan Pelanggaran ASN Selama Pilkada 2024 Ditangani BKN

KASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB.