Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

Kepala Daerah siap digembleng Presiden Prabowo Subianto di Magelang.

Pembekalan ini setelah kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota dilantik pada 20 Februari 2025.

Nantinya biaya kegiatan retreat sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Besarnya biaya retret kepala daerah mencuat di Tengah isu gencarnya pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran di kementerian.

Istana menjelaskan, perihal anggaran retret kepala daerah merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan 481 kepala daerah dan 33 gubernur dalam waktu dekat dijadwalkan menjalani retret

Ahmad Luthfi menyambut positif rencana Presiden RI Prabowo Subianto menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih.

Politikus Gerindra ini menjamin tidak ada yang dilanggar dari kegiatan tersebut. Dia siap buka-bukaan secara transparan.

Mereka mampir ke kediaman Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Surakarta, seusai mengikuti kegiatan retreat.

Keputusan Megawati yang mengeluarkan perintah tersebut dinilai akan berdampak kepada kader PDIP yang telah resmi menjabat sebagai kepala daerah.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate khawatir acara ini merupakan bagian dari strategi politik membangun hierarki kekuasaan baru.

Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diketahui hingga saat ini masih menunggu putusan DPP.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kepada kader yang telah dilantik menjadi kepala daerah, untuk ikut kegiatan retreat di Magelang.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan pentingnya implementasi keadilan di Papua secara merata. Ia meminta kepala daerah memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil, membangkitkan rasa penasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendesak para Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Para kepala daerah di Tanah Papua bersatu dalam Deklarasi Sorong, berkomitmen untuk **percepatan eliminasi TBC** melalui pendekatan sanitasi berbasis komunitas dan penguatan kesehatan lingkungan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.