Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

Kepala Daerah siap digembleng Presiden Prabowo Subianto di Magelang.

Pembekalan ini setelah kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota dilantik pada 20 Februari 2025.

Nantinya biaya kegiatan retreat sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Besarnya biaya retret kepala daerah mencuat di Tengah isu gencarnya pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran di kementerian.

Istana menjelaskan, perihal anggaran retret kepala daerah merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan 481 kepala daerah dan 33 gubernur dalam waktu dekat dijadwalkan menjalani retret

Ahmad Luthfi menyambut positif rencana Presiden RI Prabowo Subianto menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih.

Politikus Gerindra ini menjamin tidak ada yang dilanggar dari kegiatan tersebut. Dia siap buka-bukaan secara transparan.

Mereka mampir ke kediaman Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Surakarta, seusai mengikuti kegiatan retreat.

Keputusan Megawati yang mengeluarkan perintah tersebut dinilai akan berdampak kepada kader PDIP yang telah resmi menjabat sebagai kepala daerah.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate khawatir acara ini merupakan bagian dari strategi politik membangun hierarki kekuasaan baru.

Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diketahui hingga saat ini masih menunggu putusan DPP.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kepada kader yang telah dilantik menjadi kepala daerah, untuk ikut kegiatan retreat di Magelang.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Langkah ini di antaranya dengan melakukan koordinasi intensif dengan KPK. Selain itu kepala daerah di Jawa Timur juga berkoordinasi aktif dengan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran dinas, menyusul penetapan tersangka Bupati Tulungagung. Simak selengkapnya peringatan tegas KPK ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, mengamankan Bupati Gatut Sunu Wibowo, menandai OTT ke-10 KPK tahun ini.

Tiga kepala daerah di Kalimantan Selatan bertekad wujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, mengatasi masalah sosial dan lingkungan demi masa depan yang lebih baik dan menarik perhatian Google Discover.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.