LIVE

Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK

Beredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari KPK.

kpk
Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK
Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK (merdeka.com)
Siswa kelas II SDN Kertajaya 2 mengikuti aktivitas belajar di lantai kelas, di Rumpin, Bogor, Senin (3/9). Tidak tersedianya meja dan kursi di tiga ruang kelas menyebabkan mereka belajar di lantai selama lebih dari 3 tahun. (Merdeka.com/Arie Basuki)
Siswa kelas II SDN Kertajaya 2 mengikuti aktivitas belajar di lantai kelas, di Rumpin, Bogor, Senin (3/9). Tidak tersedianya meja dan kursi di tiga ruang kelas menyebabkan mereka belajar di lantai selama lebih dari 3 tahun. (Merdeka.com/Arie Basuki) © 2023 liputan6

Beredar Kabar Permintaan Data Murid Sekolahan Kota Depok Mengatasnamakan KPK

Beredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Berdasarkan info yang diterima merdeka.com, wali murid diminta untuk mengisi sejumlah poin, salah satunya nama siswa, nomor WhatsApp dan email.

Dalam keterangannya, KPK akan menghubungi nomor-nomor tersebut secara acak untuk menggali informasi perihal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan uang buku.


Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada tidaknya korupsi di lingkungan sekolah.

Sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mutiara mengikuti aktivitas belajar di dalam tenda darurat di Kampung Pasir Bayur, Cibeber II, Bogor, Selasa (3/4). Kurang lebih sebulan ini murid kelas 1 hingga 5 belajar di luar kelas. (Merdeka.com/Arie Basuki)
Sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mutiara mengikuti aktivitas belajar di dalam tenda darurat di Kampung Pasir Bayur, Cibeber II, Bogor, Selasa (3/4). Kurang lebih sebulan ini murid kelas 1 hingga 5 belajar di luar kelas. (Merdeka.com/Arie Basuki) © 2023 liputan6

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto akan mendalami informasi ke bagian penindakan dan pencegahan KPK.

Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan menanyakan data mengatasnamakan KPK, agar segera melapor.


"Tentunya apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini mungkin dimintai uang dan sebagainya, agar dapat melaporkan hal tersebut ke KPK," kata Tessa di gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/6).

Dia menegaskan bakal menindak pihak-pihak yang mengaku dari KPK yang menanyakan keperluan biaya pendidikan dan sebagainya.


"Segala penyimpangan terutama PPDB ini menjadi concern kita agar dunia pendidikan kita lebih baik ke depannya," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rocky Gerung Tertawa Terbahak Disapa Presiden Prabowo: Pak Rocky Masih Disiden

{{caption}}
Ini Daftar Enam Pejabat Baru Kabinet Merah Putih

{{caption}}
Dilantik jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Masalah Sampah

{{caption}}
Jadi Kepala Bakom, Segini Harta Muhammad Qodari di LHKPN

{{caption}}
Qodari Usai Ditunjuk jadi Kepala Bakom: Doa Saya Tambah Panjang, Karena Berat Sekali

{{caption}}
Kasus Pekerja Rumah Tangga Lompat dari Lantai 4, Ini Temuan Polisi

Topik Terkait
{{caption}}
Kejaksaan Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Dana BOS MTSN 10 Pesisir Selatan, Rugikan Negara Rp1,2 Miliar

Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS MTSN 10 Pesisir Selatan tahun 2018-2024 yang merugikan negara Rp1,2 miliar. Siapa saja mereka?

Korupsi Dana BOS
{{caption}}
Peras ASN & Sekolah, Wartawan Bodrex di Lampung Tengah Ngaku Keluarga Pejabat & Jual Nama KPK

Modus pelaku yakni menakut-nakuti ASN agar bersedia membayar kerja sama media yang sebenarnya tidak berjalan dan menggunakan anggaran negara.

wartawan palsu
{{caption}}
Orang Tua Catat! KPK Pelototi Suap PPDB 2025, Ada 9 Modus yang Bakal Disikat

Orang tua siswa wajib hati-hati, ini sederet modus praktik korupsi saat PPDB 2025 yang bakal dipelototi KPK.

KPK
{{caption}}
Kejaksaan Kantongi 50 Dokumen Rapor Palsu SMPN 19 Depok Dipakai Daftar Masuk SMA, Modus Lewat Les Pelajaran

Kejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.

smpn 19 depok kasus
{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

berita update
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo