Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Digugat, Ini Respons Ganjar

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran

Ganjar menyatakan, pertemuan dalam rangka membangun negara merupakan suatu keniscayaan.

Advokat TPDI 2.0 menggugat empat pihak dalam pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Bacapres Ganjar Pranowo buka suara mengenai Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Perubahan sikap Presiden Joko Widodo sebelum dan sesudah Gibran dideklarasikan jadi cawapres.

Gibran menyebut, semua warga negara punya kans sebagai bacawapres termasuk Gibran.

Ganjar menilai dalam politik terutama pasca putusan MK siapapun berpeluang maju dalam kontenstasi Pilpres 2024.

Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.

Jokowi mengaku tidak ikut campur urusan Pilpres, termasuk peluang anaknya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil UU Pemilu terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Pelapor diminta hakim MK memperbaiki laporan karena terdapat beberapa legal standing dan salah ketik.

Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

Dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon Almas Tsaqibbirru ternyata tidak ditandatangani oleh kuasa hukum dan Almas.

MKMK melakukan Pertemuan tertutup dengan 9 hakim konstitisi terkait laporan dugaan pelanggaran etik putusan syarat capres dan cawapres.

Publik mengkritik keras MK buntut putusan mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres.

Aksi unjuk rasa ini untuk mengevaluasi sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Hasto Kristianto hingga Rocky Gerung, turut meramaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, menarik perhatian publik.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi di hari pertama Rakernas setelah lebih dulu menggelar konferensi cabang.