Bank Tanah Dampingi Warga Terdampak PSN Kelola Lahan Reforma Agraria di Penajam Paser Utara

Rutan Pelaihari bersama BPP Tanah Laut melibatkan warga binaan dalam program garap sawah seluas 20 hektare, memberikan bekal keterampilan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

PT Timah Tanam Pohon Buah sebanyak 1.400 bibit di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendorong manfaat ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang dan Partai Gerindra berkolaborasi menanam 1.000 anakan pohon produktif di berbagai lokasi, upaya pelestarian lingkungan sekaligus pendorong ekonomi masyarakat setempat.

Kementerian Kehutanan menyalurkan 16.000 Bibit Buah Babel gratis kepada kelompok tani hutan di Bangka Belitung, upaya ini diharapkan memulihkan lahan kritis dan memicu semangat menanam.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara mulai memproses penyelesaian hak warga terdampak PSN IKN tahap dua. Ini detail penting Reforma Agraria Penajam.

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang hijau produktif di tengah kota.

Berbicara Kota Karawang, Jawa Barat tak lepas dari identitas sebagai salah satu sumber pertanian terbesar di Indonesia.

Badan Bank Tanah menyelenggarakan pelatihan pertanian dan peternakan terintegrasi di Cianjur, Jawa Barat, untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan memperkuat implementasi Reforma Agraria bagi warga penerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneken Nota Kesepahaman untuk mengoptimalisasi 273 ribu hektare lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku Utara.

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai rasio Gini 0.78. Reformasi Agraria menjadi solusi krusial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menanti keberanian politik.

Badan Bank Tanah mengelola 16 hektar lahan di Jawa Tengah, tersebar di empat kabupaten, untuk kepentingan strategis nasional termasuk perumahan MBR dan pendidikan. Bagaimana proses Pengelolaan Lahan Bank Tanah Jawa Tengah ini dilakukan?

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan Kebun Pangan Perempuan menjadi strategi vital untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan peran wanita di desa, khususnya di wilayah 3T seperti NTT.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le