Wamen PPPA: Kebun Pangan Perempuan Kunci Penguatan Ekonomi dan Peran Wanita Desa

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan Kebun Pangan Perempuan menjadi strategi vital untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan peran wanita di desa, khususnya di wilayah 3T seperti NTT.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menyoroti peran strategis program Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai upaya konkret penguatan perempuan dan keluarga di tingkat desa. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi, tetapi juga mendorong posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Veronica Tan menjelaskan bahwa Kebun Pangan Perempuan bukan sekadar inisiatif berkebun biasa, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk memberdayakan kaum perempuan. Dengan perempuan yang berdaya, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turut terangkat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamen PPPA dalam acara Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria di Jakarta, Jumat (10/4). Inisiatif ini menjadi fokus utama dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan di daerah.

Pentingnya Kebun Pangan Perempuan untuk Atasi Masalah Sosial

Veronica Tan menggarisbawahi bahwa berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting, memiliki akar permasalahan yang kuat pada kondisi ekonomi. Situasi ini menunjukkan keterkaitan erat antara kesejahteraan ekonomi dan isu-isu sosial yang kompleks.

Prevalensi stunting di NTT, misalnya, masih berada pada angka 31,4 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut terus menjadi tantangan yang memerlukan penanganan segera.

Menurut Wamen PPPA, masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan secara parsial atau terpisah-pisah. Oleh karena itu, program Kebun Pangan Perempuan hadir sebagai "entry point" atau titik masuk strategis untuk menangani berbagai isu tersebut secara holistik dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kolaborasi Lintas Kementerian Dukung Program Kebun Pangan Perempuan

Untuk merealisasikan program Kebun Pangan Perempuan, Kementerian PPPA telah membangun kerja sama yang erat dengan berbagai kementerian terkait. Sinergi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pendekatan multisektoral untuk pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan.

Bersama Kementerian Pertanian, program Kebun Pangan Perempuan telah diintegrasikan ke dalam delapan titik kerja sama swasembada pangan nasional, dengan NTT menjadi salah satu fokus utamanya. Kolaborasi ini memastikan dukungan teknis dan sumber daya untuk pengembangan kebun pangan.

Selain itu, Kementerian PPPA juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. Rencananya, verifikasi lahan di NTT akan dilakukan pada 9-14 April 2026, menandai momen penting di mana izin pemanfaatan perhutanan sosial akan diberikan secara khusus kepada kelompok perempuan untuk pertama kalinya.

Koordinasi juga diperluas dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pemanfaatan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan yang memadai bagi pengembangan Kebun Pangan Perempuan di berbagai wilayah.

NTT sebagai Pilot Project dan Peran Perempuan Lokal

Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai wilayah proyek percontohan (pilot project) untuk program Kebun Pangan Perempuan karena karakteristiknya sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemilihan ini menekankan fokus pada wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

Veronica Tan menekankan bahwa elemen terpenting dalam keberhasilan program ini adalah adanya "champion" atau perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan memiliki semangat untuk bekerja. Ia menegaskan bahwa dukungan akan diberikan kepada siapa saja yang siap menjemput bola, terlepas dari kesulitan lahan atau lokasi.

Program serupa telah menunjukkan hasil positif di NTT melalui inisiatif Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL/EBF) sejak tahun 2025. Di tujuh kabupaten, YBLL/EBF telah berhasil mengaktifkan 10 kebun di lebih dari 10 desa, melibatkan lebih dari 100 perempuan, dan memproduksi 40 jenis komoditas lokal.

Capaian signifikan dari program YBLL/EBF ini juga termasuk penurunan kasus stunting di wilayah intervensi, yang semakin memperkuat argumen bahwa Kebun Pangan Perempuan adalah strategi efektif. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata potensi program KPP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews