BPS Sasar UMKM Perempuan di Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Data untuk Kebijakan Inklusif

Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM untuk memastikan UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026, demi kebijakan yang lebih berpihak dan inklusif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil langkah proaktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan. Kolaborasi strategis dijalin bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Inisiatif ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat mengenai kontribusi UMKM perempuan terhadap perekonomian nasional.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran UMKM perempuan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan keluarga. Melalui sensus ini, BPS berharap dapat memetakan kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM secara utuh. Data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kerja sama ini menjadi krusial mengingat program PNM Mekaar yang menyasar pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, mayoritas adalah perempuan. Partisipasi UMKM perempuan dalam Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap aktivitas ekonomi mereka. Hal ini akan mendukung perumusan program strategis, mulai dari akses pembiayaan hingga pelatihan yang sesuai.

Peran Strategis UMKM Perempuan dalam Perekonomian Nasional

Kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Berbagai indikator mengukuhkan posisi penting pelaku usaha perempuan sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka bukan hanya melengkapi aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi tulang punggung.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan atas nama pelaku usaha perempuan. Angka ini mencapai 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, menunjukkan dominasi mereka dalam kepemilikan usaha. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga meningkat, dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025.

Lebih lanjut, di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada tahun 2025. Data ini menggarisbawahi bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Kehadiran mereka sangat vital bagi keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Data Akurat

BPS tidak bekerja sendiri dalam upaya pendataan UMKM perempuan ini. Mereka menggandeng Kemen PPPA dan PNM dalam sebuah kolaborasi yang solid. Kemitraan ini dirancang untuk memastikan setiap pelaku usaha perempuan, khususnya yang tergabung dalam program PNM Mekaar, dapat terdata secara akurat.

Program PNM Mekaar sendiri merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan yang disertai pendampingan dan pemberdayaan. Program ini secara khusus menyasar para pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, yang sebagian besar adalah perempuan. Keterlibatan PNM sangat penting untuk menjangkau basis nasabah yang luas ini.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Sensus ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender. Data yang utuh akan memberikan gambaran jelas mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan.

Data Lengkap, Kebijakan Tepat Sasaran

Partisipasi menyeluruh pelaku UMKM dalam Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan akan lebih berpihak kepada pelaku usaha, terutama UMKM perempuan. Data yang lengkap dan akurat sangat krusial untuk perumusan program strategis.

Program-program tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar yang relevan, hingga pelatihan yang sesuai. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, "Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia."

Amalia melanjutkan, "Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan." Hal ini menunjukkan bahwa sensus bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memberikan suara bagi kelompok yang seringkali kurang terwakili. Data ini akan menjadi instrumen advokasi yang kuat.

Komitmen PNM Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menunjukkan komitmen penuh. Perusahaan ini telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya. Ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kelengkapan data.

BPS telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia. Tingkat respons PNM mencapai 100 persen, menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional ini. Dukungan ini sangat vital untuk keberhasilan sensus.

Direktur Utama PT PNM, Kindaris, menyatakan bahwa kolaborasi antara BPS, Kemen PPPA, dan PNM sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Ia menambahkan, "Hari ini perempuan bukan hanya sekadar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga."

Sumber: AntaraNews