Badan Gizi Nasional Kaji Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Suku Badui di Lebak

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis Suku Badui di Lebak, Banten, demi memastikan program ini tepat sasaran dan sesuai adat setempat.

Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini sedang melakukan pengkajian mendalam terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi masyarakat Suku Badui. Program ini akan dilaksanakan di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kajian ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian program dengan kondisi lokal.

Pengkajian ini dipandang krusial mengingat karakteristik geografis permukiman Suku Badui yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di kebun ladang juga menjadi pertimbangan utama. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Lebak, Asep Royani, menyatakan bahwa kajian khusus diperlukan.

Tujuannya adalah agar program MBG dapat benar-benar meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di komunitas adat tersebut. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia. BGN berharap dapat menindaklanjuti kajian ini dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh adat.

Tantangan Geografis dan Kebiasaan Lokal dalam Implementasi MBG

Pengkajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Suku Badui menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama terkait kondisi topografi. Permukiman masyarakat Badui tersebar di kawasan tanah hak ulayat adat berupa perbukitan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Faktor geografis ini memerlukan strategi distribusi yang cermat agar makanan dapat sampai kepada penerima manfaat.

Selain itu, kebiasaan sehari-hari masyarakat adat juga menjadi perhatian utama dalam pengkajian ini. Banyak warga Suku Badui menghabiskan waktu di kebun ladang mereka pada siang hari. Mereka bercocok tanam padi huma, palawija, sayuran, dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini menuntut adanya petunjuk teknis (juknis) yang adaptif untuk pendistribusian MBG. Juknis harus memastikan bahwa makanan bergizi dapat diterima oleh kelompok sasaran seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Itu harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar-benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dengan lancar dan aman," kata Asep Royani.

Strategi Pendistribusian dan Persyaratan Teknis Program Gizi

Apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini diterima oleh masyarakat Suku Badui, BGN berencana untuk membuat dapur khusus. Dapur-dapur ini akan ditempatkan di beberapa titik strategis guna mempermudah proses distribusi menu makanan. Penentuan lokasi dapur menjadi krusial mengingat luasnya wilayah dan penyebaran permukiman Badui.

Tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan dan memenuhi gizi anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh kuat dan sehat. Oleh karena itu, mekanisme pendistribusian harus dirancang sedemikian rupa sehingga makanan dapat diakses dengan mudah oleh kelompok rentan. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat Badui sangat diharapkan dalam proses ini.

Jaro Oom, Kepala Desa Kanekes, mengungkapkan bahwa masyarakat Badui belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan. Ia menyoroti fakta bahwa anak-anak di sana tidak bersekolah, sehingga titik distribusi tidak bisa bergantung pada sekolah. Pertanyaan muncul mengenai apakah program MBG akan membuka dapur di banyak titik di perkampungan adat.

Respon dan Syarat Penerimaan dari Masyarakat Adat Badui

Masyarakat Suku Badui menyatakan kesediaannya untuk menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beberapa syarat penting. Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, menegaskan bahwa program tersebut harus selaras dengan adat setempat. Penolakan akan terjadi jika program MBG bertentangan dengan nilai-nilai adat atau berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu kekhawatiran utama adalah mengenai keseragaman dan keadilan dalam distribusi makanan. "Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik," ujar Jaro Oom. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh penerima manfaat.

Distribusi makanan yang hanya mengandalkan satu titik dapur dipastikan tidak akan efektif. Mengingat kondisi permukiman Badui yang tersebar, diperlukan banyak titik distribusi atau dapur. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga, terutama anak-anak dan ibu, dapat menjangkau makanan bergizi tanpa kesulitan.

Sumber: AntaraNews