Relawan Desak Perluasan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ribuan Anak Badui di Lebak

Sahabat Relawan Indonesia (SRI) mendesak pemerintah untuk memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekitar 4.000 anak Suku Badui di Lebak yang rentan gizi buruk dan penyakit.

Sahabat Relawan Indonesia (SRI) menyuarakan harapan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau anak-anak Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Desakan ini muncul menyusul kekhawatiran akan kondisi gizi dan kesehatan anak-anak adat tersebut. Mereka membutuhkan asupan gizi yang memadai demi daya tahan tubuh yang kuat.

Koordinator SRI, Muhammad Arif Kirdiat, mengungkapkan keprihatinannya atas peningkatan kasus ISPA dan Tuberkulosis (TBC) di kalangan anak-anak Badui. Musim hujan saat ini memperparah kondisi mereka, yang diduga kuat akibat lemahnya daya tahan tubuh karena kekurangan gizi. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret.

Meskipun anak-anak Badui tidak mengikuti pendidikan formal seperti jenjang sekolah umum, SRI menilai mereka tetap bagian dari anak bangsa yang berhak atas kesehatan dan gizi yang layak. Diperkirakan sekitar 4.000 anak Badui memerlukan akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini.

Urgensi Pemenuhan Gizi Anak Badui di Musim Hujan

Kondisi kesehatan anak-anak Suku Badui di Lebak menjadi sorotan utama bagi Sahabat Relawan Indonesia. Memasuki musim hujan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan Tuberkulosis (TBC) dilaporkan meningkat signifikan di kalangan mereka. Muhammad Arif Kirdiat menyoroti bahwa "kekuatan tubuh mereka lemah, karena kurang mendapatkan asupan gizi."

Kurangnya asupan gizi yang memadai diyakini menjadi faktor utama penyebab kerentanan anak-anak Badui terhadap berbagai penyakit. Situasi ini mendorong SRI untuk mendesak pemerintah agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diperluas. Tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak adat ini mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang optimal.

SRI memperkirakan bahwa ada sekitar 4.000 anak Badui yang sangat membutuhkan dukungan gizi melalui program ini. Pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis secara teknis dapat dilakukan di beberapa titik strategis di wilayah Badui. Hal ini penting untuk memastikan bantuan dapat menjangkau semua anak yang membutuhkan, meskipun tantangan geografis mungkin ada.

Alasan utama di balik desakan ini adalah keyakinan bahwa anak-anak Badui adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang harus kuat dan sehat. Relawan juga berharap Program Makan Bergizi Gratis ini dapat menjadi model untuk melayani anak-anak suku pedalaman di daerah lain di seluruh Indonesia.

Respons Pemerintah dan Tantangan Implementasi Program MBG

Menanggapi harapan relawan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Lebak, Paryono, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah saat ini memiliki sasaran spesifik. Penerima manfaat program tersebut umumnya adalah pelajar, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.

Paryono menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya "belum menerima laporan adanya anak-anak Badui masuk Program MBG." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa anak-anak Suku Badui belum secara resmi terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan relawan dan implementasi program yang ada.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Medi, menyampaikan pandangannya mengenai potensi implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Badui. Ia mengakui adanya tantangan dalam mendistribusikan bantuan tersebut secara efektif. Kesulitan utama adalah karena anak-anak Badui seringkali berada di ladang-ladang, yang menyulitkan akses distribusi terpusat.

Meskipun demikian, Medi menegaskan bahwa secara prinsip, tidak ada penolakan dari pihak adat maupun desa jika Program Makan Bergizi Gratis masuk untuk melayani anak-anak Badui. "Tetapi pada prinsipnya tidak ada masalah jika Program MBG masuk untuk melayani anak-anak Badui," ujarnya. Ini membuka peluang bagi koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah, desa, dan relawan.

Sumber: AntaraNews