LIVE

Aspri Hotman Paris Mangkir Panggilan KPK dalam Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Asisten pribadi pengacara Hotman Paris, Wela Arista, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, memicu koordinasi ulang pemanggilan.

kpk
Asisten pribadi pengacara Hotman Paris, Wela Arista, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, memicu koordinasi ulang pemanggilan.
Asisten pribadi pengacara Hotman Paris, Wela Arista, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, memicu koordinasi ulang pemanggilan. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris, Wela Arista (WA), tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Ia seharusnya hadir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi yang diterima penyidik dari Wela Arista. Kejadian ini berlangsung di Jakarta pada Jumat, 14 November, terkait kasus yang sedang ditangani.

Akibat ketidakhadiran ini, KPK berencana untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Wela Arista. Keterangannya dianggap penting untuk mengungkap lebih jauh kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KPK Akan Jadwalkan Ulang Pemanggilan Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tantangan dalam proses penyidikan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu saksi kunci, Wela Arista, yang merupakan asisten pribadi Hotman Paris, tidak hadir dalam panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, “Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum hadir, dan tidak ada konfirmasi yang diterima penyidik.” Pihak KPK akan segera mengambil langkah strategis untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

Menanggapi situasi ini, Budi mengatakan KPK akan berkoordinasi internal untuk menentukan jadwal pemanggilan ulang bagi Wela Arista. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara ini.

Latar Belakang Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Kasus dugaan korupsi ini berpusat pada penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) periode 2020–2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat.

Sejak Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan umum dan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting. Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Perkembangan signifikan terjadi pada 7 Agustus 2025, ketika KPK menetapkan dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), sebagai tersangka kasus tersebut. Penetapan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menindaklanjuti kasus korupsi dana CSR ini.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Meksiko vs Inggris Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Magis Nobar Keliling, Melipat Kemewahan Jakarta di Atas Tikar

{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Segera Tahan Satori dan Heri Gunawan dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menahan Satori dan Heri Gunawan, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, sebelum akhir tahun 2025.

KPK
{{caption}}
Kasus CSR BI–OJK, KPK Diminta Periksa Seluruh Anggota Komisi XI DPR 2019–2024

Tanak menyatakan dua anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan BI dan OJK.

Korupsi
{{caption}}
KPK Periksa Dua Notaris Terkait Aset Tersangka Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah serius dalam penanganan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, dengan KPK periksa notaris untuk mengonfirmasi aset tersangka. Penasaran detailnya?

KPK Periksa Notaris
{{caption}}
KPK Usut Aset Tersangka Korupsi CSR BI Lewat Istri Kasat Lantas Polres Batu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengusut aset tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI dan OJK, melibatkan Melissa B Darban.

Penelusuran Aset
{{caption}}
Mengapa Anggota DPR Rajiv Diperiksa KPK di Cirebon? Ternyata demi Efektivitas Penyidikan Korupsi Dana CSR BI OJK

KPK Periksa Rajiv di Cirebon, anggota DPR RI, terkait kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK. Langkah ini diambil demi efektivitas penyidikan. Ada apa sebenarnya?

Bank Indonesia
{{caption}}
Filianingsih Hendarta Ungkap Fakta Unik: CSR Bank Indonesia Bukan Program Baru, Kenapa Diperiksa KPK?

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia menegaskan program ini sudah lama berjalan, memicu pertanyaan mengapa BI memiliki program sosial.

OJK
{{caption}}
KPK Buka Peluang Periksa Anggota DPR Rajiv dalam Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penanganan perkara ini masih berjalan.

KPK
{{caption}}
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Dana CSR BI

Penyidik KPK juga saat ini tengah fokus pada dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan dan Satori.

korupsi dana csr bi
{{caption}}
ASN Pemprov Sulsel Perkuat Kampanye Antikorupsi Berbasis Konten Lokal dengan Dukungan KPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

asn sulsel
{{caption}}
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

hutan produksi terbatas
{{caption}}
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

bupati kuansing
{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

gratifikasi
{{caption}}
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

bupati langkat
{{caption}}
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

bupati langkat
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Imparsial dalam Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

aparat hukum
{{caption}}
KPK Sita Valas Rp983 Juta dan Logam Diduga Platinum dari Bupati Langkat Syah Afandin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

bupati langkat
{{caption}}
KPK Dalami Kebocoran OTT di Kuansing dan Langkat, Evaluasi Internal Dilakukan

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

evaluasi kpk
{{caption}}
KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin Terkait Dugaan Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

dinas pendidikan
{{caption}}
KPK Ungkap Timses Syah Afandin Raih 85 Proyek Senilai Rp10,2 Miliar di Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

dinas pendidikan
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan Mantan Timses Tersangka Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan mantan tim suksesnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, memicu pertanyaan besar.

bupati langkat