ASN Kabupaten Natuna Dilarang Keras Main Medsos saat Jam Kerja, Nekat Melanggar Sanksi Tegas Depan Mata!

Pemerintah Kota Depok melarang ASN live medsos selama jam kerja, kecuali untuk kepentingan dinas, guna meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik.

Pemerintah Kabupaten Malang telah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang non-pelayanan. Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pengawasan kinerja ASN WFH akan dilakukan ketat oleh Inspektorat dan BKPSDM Kabupat

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio meminta masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan aparatur sipil negara (ASN) nongkrong saat jam kerja. Penegakan disiplin ASN Sultra menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana integritas ASN Ramadhan diuji dalam menjaga kualitas pelayanan publik?

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan siaran langsung di media sosial selama jam kerja, guna meningkatkan fokus pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

Ada sanksi tegas bagi pegawai yang terjerat judi online.

Jelang Pemilu 2024, ASN diingatkan untuk berhati-hati dalam mengunggah konten di media sosial.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Pejabat Eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.

Perhatikan langkah-langkah aktivasi ASN Digital yang harus diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara.

Menurut data Kementerian PANRB, 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama para ASN menjalankan WFH.

Menurut data, sebanyak 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi.

Anggaran tersebut telah disalurkan kepada 2.400.920 pegawai dan personel di berbagai instansi pemerintah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/SAR) Natuna aktif menanamkan kesadaran dan edukasi keselamatan di air kepada pelajar sekolah dasar, mengingat kondisi geografis Natuna yang didominasi perairan. Program ini bertujuan membekali anak-anak dengan pengeta

Lanud RSA Natuna berinovasi mengolah sampah kayu di pantai menjadi **kerajinan sampah kayu Natuna** bernilai jual. Inisiatif ini mendukung ekonomi sirkular, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kejari Natuna kirim 15 tahanan ke Lapas Tanjungpinang dan Batam melalui jalur laut, menegaskan komitmen penegakan hukum optimal di wilayah kepulauan terluar Indonesia.

Kantor SAR Natuna menekankan pentingnya membawa Alat Keselamatan Darurat seperti peluit dan senter saat beraktivitas di laut atau hutan, mengingat kondisi alam yang tak terduga.

Polres Natuna tingkatkan **patroli Pantai Piwang Natuna** pasca-insiden dua anak meninggal dunia akibat tenggelam, demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung di akhir pekan.

Perum Bulog akan memperluas jaringan gudang di Kepulauan Riau, khususnya di pulau 3T, mulai 2026. Perluasan Gudang Bulog Kepri ini perkuat ketahanan pangan dan stabilisasi harga beras medium.