Anggota Ormas Ribut Gara-Gara Beda Dukungan di Pilkada, 1 Polisi Kena Tusuk

Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dengan GRIB Jaya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyebabkan anggota dari kedua belah pihak luka-luka, Selasa (14/1)

Penyelidikan tetap berlanjut meski kedua belah pihak sepakat berdamai.

Haerudin menyebut GRIB Jaya merupakan Ormas legal yang sudah memenuhi izin beroperasi.

Bentrokan dua ormas ini menyebabkan 12 orang terluka.

Kericuhan mewarnai sejumlah wilayah saat pesta demokrasi perdana digelar serentak tersebut.

Pengeroyokan ini diduga berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK) calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dan Sukamto.

KPU Jateng menyebut insiden di Pekalongan tersebut akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum

Petugas saat ini telah menangkap terduga pelaku inisial U yang merupakan anggota dari salah satu ormas.

Kedua kelompok ini memang sudah terjadi keributan akibat dampak dari proses pembangunan.

Bentrokan antar warga pecah di sekitar Kompleks Perumahan Pemda, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (20/2) malam.

Imbauan itu disampaikan TKN Prabowo-Gibran karena mulai beredar motif tersangka menembak Muarah karena perbedaan afiliasi politik.

Warga berinisial RP (26) dan I (32) ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan asisten Saipul Jamil.

Korban akhirnya diringkus dalam pelariannya di Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang.

Seorang pria berinisial EF (67) menusuk mantan istrinya, ES yang berusia 55 tahun, di acara resepsi pernikahan anak mereka di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Polisi sudah olah TKP, periksa saksi, dan lakukan visum terhadap korban.

Pelaku lalu merasa dipersulit untuk bertemu anaknya dan menilai adik iparnya ikut campur.

Salah satu korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk.

Peristiwa penusukan itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu, pelaku datang ke hotel dalam kondisi diduga mabuk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.