Anggota Komisi VI DPR Kritik Pembatalan Diskon Tarif Listrik: Rakyat Benar-Benar Diprank

Sepekan terakhir, panggung politik nasional diwarnai berbagai peristiwa penting, mulai dari perintah kenaikan pangkat hingga terungkapnya gaji DPR. Simak selengkapnya dinamika politik nasional yang menarik perhatian publik.

Presiden Prabowo Subianto mendesak DPR Peka Wakil Rakyat dan membatalkan tunjangan perumahan Rp50 juta serta moratorium kunjungan luar negeri. Akankah desakan ini mengubah wajah parlemen di mata publik?

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka soroti masalah subsidi listrik dan BBM di depan petinggi BUMN.

"PLN ini sebenarnya perusahaan negara yang melindungi rakyat atau merampok duit dari rakyat begitu," ungkap Mufti

Rieke secara tegas meminta agar ada rapat khusus membahas masalah subsidi terkait energi

Kawendra menambahkan Prabowo tidak main-main soal efisiensi anggaran

Para pelanggan dalam kategori tersebut tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran untuk menikmati program stimulus ekonomi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Di tahun 2026 pemerintah memastikan tidak ada diskon tarif listrik. Namun, ada gantinya pada diskon penerbangan yang mencapai 16 persen.

Pengamat kebijakan publik menilai kebijakan diskon tarif listrik 50% berpotensi diterapkan lagi di masa depan. Simak alasan dan syaratnya!

INDEF menyarankan program diskon tarif listrik sebesar 50 persen diulang untuk mendongkrak konsumsi dan daya beli masyarakat, mengingat dampaknya yang signifikan pada PDB.

Susiwijono menyampaikan kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Juri menyatakan bahwa segala keputusan yang diambil para menteri didasarkan pada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Para menteri yang menyampaikan kebijakan pemerintahan dipastikan sudah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Ustaz Solmed telah melaporkan lebih dari sepuluh akun media sosial kepada Polda Metro Jaya karena diduga melakukan pencemaran nama baik.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

Kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo, yang telah berlangsung hampir satu tahun, sampai saat ini belum juga diajukan ke pengadilan.

China sedang mempertimbangkan untuk memasok sistem radar canggih ke Iran.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.