Gerindra: PDIP yang Usulkan dan Memutuskan PPN 12%, Sekarang Lempar Kesalahan ke Prabowo

Pernyataan ini diberikan Praboo usai mengikuti rapat tutup tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membongkar bukti PPN 12 persen merupakan inisiatif Jokowi.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.

Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.

PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Gerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

Rieke 'Oneng' memohon kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen

Megawati sebelumnya menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila bareng Prabowo. Sementara itu. Dino sebelumnya mengkritik Prabowo terlalu sering ke luar negeri.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Pimpinan sidang etik, Fikrah Auliurrahman membacakan putusan dan menyatakan memberi teguran keras dan terakhir pada Ahmad Syahri.

Ahmad Syahri tiba ruang sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, didampingi Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim.

PDIP menilai momen Prabowo dan Megawati bergandengan tangan usai Upacara Hari Lahir Pancasila merupakan hal wajar karena keduanya telah lama akrab.

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.

Momen tersebut mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan para pemimpin bangsa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan nasional.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).

Menurut Hasto, cetak biru pembangunan tersebut dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan arah pembangunan Indonesia.