Kenaikan Ppn 12

Prabowo Subianto menegaskan kebutuhan pokok tidak akan dikenakan kenaikan PPN 12 persen.

Haedar mengungkapkan penggunaan istilah premium ini harus dijelaskan pemerintah secara detail.

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik.

Ketum Partai Gerindra itu enggan mengungkapkan isi pertemuan, termasuk soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen

Bahlil menerangkan keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat 2021 lalu

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.

Menkum Supratmn menyatakan, penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen merupakan dampak harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021.

Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi domestik.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan dalam penerapan PPN 12 persen.

Padahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.

Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.

Dia menyebut, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen telah sampai di telinga Prabowo Subianto.

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.