kenaikan PPN 12%

Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN sebesar 12% akan diterapkan pada barang mewah dengan metode pengenaan pajak yang baru. Simak cara perhitungannya di sini.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menjelaskan berbagai paket insentif dan stimulus ekonomi

Sri Mulyani menjelaskan untuk pelaku UMKM yang memiliki omset di bawah Rp500 juta per tahun, tidak perlu membayar PPH

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12 Persen.

“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas," kata Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Prabowo Subianto menegaskan kebutuhan pokok tidak akan dikenakan kenaikan PPN 12 persen.

Haedar mengungkapkan penggunaan istilah premium ini harus dijelaskan pemerintah secara detail.

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik.

Ketum Partai Gerindra itu enggan mengungkapkan isi pertemuan, termasuk soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen

Bahlil menerangkan keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat 2021 lalu

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Kronologi lengkap kenaikan PPN 12% yang menuai kontroversi, dari pengusulan era Jokowi hingga penetapan pada 2025. Simak penjelasan dan respons berbagai pihak.

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.

Menkum Supratmn menyatakan, penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen merupakan dampak harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021.

Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.