704 KK Terdampak Bencana di Agam Siap Direlokasi Kolektif, Pemerintah Siapkan Lahan

Sebanyak 704 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bersedia mengikuti program relokasi kolektif. Pemerintah setempat tengah menyiapkan lahan untuk relokasi korban bencana Agam ini guna memastikan keaman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengumumkan bahwa 704 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana hidrometeorologi telah menyatakan kesediaannya untuk direlokasi secara kolektif. Keputusan ini diambil setelah rumah-rumah mereka mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini. Proses relokasi ini menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga yang tinggal di zona merah bencana.

Kepala Dinas Perkim Agam, Rinaldi, menegaskan bahwa seluruh keluarga yang terdampak bencana telah menyatakan kesediaan mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Bencana hidrometeorologi yang terjadi menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga. Oleh karena itu, relokasi kolektif menjadi solusi strategis yang ditawarkan pemerintah daerah.

Inisiatif relokasi korban bencana Agam ini bertujuan untuk meminimalisir risiko di masa mendatang serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi para korban. Pemerintah Kabupaten Agam berupaya keras untuk menyediakan lahan yang memadai dan infrastruktur pendukung di lokasi relokasi. Hal ini dilakukan demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.

Kesediaan Warga dan Sebaran Lokasi Terdampak

Sebanyak 704 Kepala Keluarga (KK) yang bersedia direlokasi tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Agam. Kecamatan Tanjung Raya mencatat 291 KK, sementara Kecamatan Matur memiliki 24 KK yang terdampak. Selain itu, dua KK berasal dari Kecamatan Ampek Koto, satu KK dari Kecamatan Palupuh, dan lima KK dari Kecamatan Malalak.

Jumlah terbesar berasal dari Kecamatan Palembayan, dengan 381 KK yang menyatakan kesediaannya untuk direlokasi. Kesediaan ini muncul setelah rumah-rumah mereka rusak parah akibat dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut. Banyak dari permukiman warga juga berada di zona merah, sehingga relokasi menjadi keharusan demi keselamatan mereka.

Pemerintah daerah memahami urgensi situasi ini dan terus berkoordinasi dengan warga terdampak. Upaya komunikasi dan sosialisasi mengenai program relokasi terus dilakukan. Ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait langkah-langkah yang akan diambil.

Ketersediaan Lahan Relokasi Kolektif

Pemerintah Kabupaten Agam telah mengidentifikasi dan menyediakan beberapa lokasi untuk relokasi kolektif ini. Salah satu lokasi utama adalah Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, dengan luas efektif bangunan sekitar 5-6 hektare. Lokasi ini dirancang untuk menampung 325 unit rumah, yang dapat mengakomodasi warga dari Kecamatan Malalak, Ampek Koto, Matur, dan Tanjung Raya.

Selain itu, terdapat lokasi di Padang Tarok, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, seluas satu hektare dengan kapasitas 75 unit rumah. Lokasi lainnya adalah Balai Benih Ikan Gumarang, Nagari Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, seluas 1,1 hektare yang dapat menampung 60 unit rumah. Kedua lokasi di Palembayan ini ditujukan untuk warga dari Kecamatan Palembayan yang berjumlah 381 KK.

Meskipun demikian, total lahan yang tersedia saat ini baru dapat menampung 460 unit rumah. Ini berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 244 unit untuk memenuhi kebutuhan 704 KK yang bersedia direlokasi. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk menutupi kekurangan ini agar program relokasi korban bencana Agam dapat berjalan optimal.

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lahan Tambahan

Kekurangan lahan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam program relokasi korban bencana Agam. Khusus untuk warga di Kecamatan Palembayan yang berjumlah 381 KK, dibutuhkan lahan sekitar empat hektare, namun saat ini baru tersedia 2,1 hektare. Hal ini menunjukkan adanya defisit lahan yang signifikan untuk menampung seluruh warga terdampak.

Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah daerah berencana untuk melakukan pengadaan lahan tambahan. Proses pembelian atau pengadaan lahan baru sedang dalam tahap perencanaan dan peninjauan. Lokasi lahan yang dicari akan diprioritaskan di Kecamatan Palembayan, sesuai dengan permintaan warga setempat yang ingin tetap direlokasi di kecamatan tersebut.

Kepala Dinas Perkim Agam, Rinaldi, menyatakan bahwa lahan tambahan sudah ada dan tinggal menunggu proses peninjauan lebih lanjut. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan lahan yang cukup. Ini penting agar semua warga terdampak bencana dapat direlokasi dengan aman dan nyaman di tempat yang baru.

Sumber: AntaraNews