100 Sekolah Rakyat Bakal Didanai APBN
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Presiden Prabowo disebut akan memulai pembangunan 200 titik sekolah rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan laporan terkait perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).
"Kita mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya," kata Gus Ipul kepada wartawan.
Gus Ipul menuturkan, saat ini 53 titik sekolah rakyat sudah memasuki tahap pematangan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.
"53 titik ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya," sambungnya.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Presiden Prabowo disebut akan memulai pembangunan 200 titik sekolah rakyat, di mana 100 titik dibiayai melalui APBN dan sisanya berasal dari partisipasi swasta.
"Direncanakan kalau memenuhi syarat tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta," ucap dia.
Partisipasi Swasta
Gus Ipul mengungkapkan, kurikulum Sekolah Rakyat saat ini telah masuk tahap finalisasi di bawah koordinasi Prof. Muhammad Nuh. Diharapkan seluruh proses bisa rampung pada bulan Juni, agar pelatihan guru dan kepala sekolah segera dilakukan.
"Kurikulum juga sudah dimatangkan, dipimpin oleh Prof. Muhammad Nuh dan sekarang sudah masuk tahap finalisasi. Mudah-mudahan di bulan Juni nanti semuanya tuntas sehingga guru, kepala sekolah dan lain-lain bisa dilakukan pelatihan-pelatihan tambahan. Itu ya cukup jelas ya," imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan kepastian detail terkait penggunaan APBN untuk pembangunan sekolah rakyat. Ia menyebut skema pendanaan akan melihat kemungkinan kolaborasi dengan masyarakat atau dunia usaha.
"Nanti kita lihat ya, pasti dari sebagian dari APBN kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, pasti bantu juga," kata Sri Mulyani.