Nasib WHOOSH, Kereta Cepat Indonesia Divonis Tak Bakal Untung Sampai Kiamat

Jokowi menjelaskan, KCJB merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di Tanah Air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun dengan TOD (transit oriented development).

Kepada anak buahnya, Jokowi berpesan tidak takut untuk belajar dan mencoba hal-hal baru dalam mengembangkan sejumlah proyek transportasi massal di Tanah Air, meskipun dalam prosesnya akan timbul hal yang tidak terduga, kesulitan, masalah, hingga ketidaksempurnaan.

Whoosh memiliki desain ruang yang luas dan modern yang dibagi dalam tiga kelas berkapasitas total mencapai 601 penumpang. Fasilitas yang ada di dalam kereta ini, antara lain, stopkontak, rak bagasi, mini bar, gantungan tas, hingga toilet aksesibel.

Tiga pekan sebelum resmi diluncurkan, publik diberi kesempatan untuk merasakan dan menjajal kereta cepat ini secara gratis. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan uji coba gratis akan berlangsung hingga pertengahan Oktober.

"Selama tiga minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya," ujar Luhut.

Pemerintah hingga kini belum mengumumkan secara pasti berapa harga tiket KCJB. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu sempat menyebut angka Rp250.000-Rp300.000 untuk sekali perjalanan.

"Nanti Pak Presiden yang mengumumkan (tarifnya)," kata Budi dilansir dari Kompas.com, Minggu (1/10/2023).

Terkait hitungan bisnis hingga balik modal KCJB, Presiden Jokowi mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan urusan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Bagi pemerintah, pembangunan KCJB adalah tugas untuk memberikan layanan transportasi ke masyarakat, bukan persoalan untung dan rugi. "Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," tegas Jokowi.

Pendapat berbeda dilontarkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Rhenald Kasali. Di semua negara, proyek transportasi umum yang dibangun pemerintah tidak bertujuan untuk mencari untung. Sebab, tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Dia mencontohkan, kereta yang ada di Swiss, yang setiap 3 menit tiba tepat waktu datang ke stasiun. Bahkan di akhir pekan, ketika warga libur dan lebih memilih di rumah, kereta tetap beroperasi meski sepi penumpang.

"Jadi kalau sampai kiamat enggak balik modal, pasti kita nggak akan bangun itu. Karena transportasi publik memang harus subsidi," jelas Rhenald dalam acara Hub Space 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat 29 September 2023.

Proyek KCJB sempat molor dari target selesai 2019. Dimulai pada 2016, KCJB kelar pada pertengahan 2023. Dalam pengerjaan proyek ini, konsorsium Indonesia memiliki 60% saham.

Sementara konsorsium Cina memliki 40%. Indonesia diwakili PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia beranggotakan empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menggenggam kepemilikan saham sebesar 38%, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) masing-masing 25% saham, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebesar 12% saham.

Awalnya, proyek KCJB memang didanai dengan skema business to business (B to B) tanpa melibatkan APBN. Namun, pendanaan proyek tersebut semakin membengkak dan APBN kena imbasnya. Nilai proyek yang awalnya hanya memakan biaya USD6,07 miliar atau setara Rp95,34 triliun (asumsi kurs Rp15,706 per dolar AS), membengkak menjadi sekitar USD8 miliar atau Rp125,65 triliun. Estimasi pembengkakan anggaran mencapai USD1,9 miliar atau setara Rp29,8 triliun.

Sementara itu, investasi proyek kereta cepat sendiri berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75% yang nilainya USD4,5 miliar. Adapun 25% sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN Indonesia.

Presiden Jokowi juga sempat merevisi peraturan mengenai pembangunan proyek kereta cepat di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Ada empat poin perubahan, salah satunya mengizinkan penggunaan APBN untuk pembangunan proyek jalur sutra (Belt and Road Initiative) di KCIC, perubahan lainnya adalah pembentukan komite baru yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan (Pasal 3A). 

Komite tersebut bertugas melakukan rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, pemerintah menunjuk KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN, serta terakhir adalah penugasan Jokowi kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis pembangunan, termasuk sarana dan prasarana kereta cepat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya pernah menjelaskan mengapa pemerintah menjamin utang proyek KCJB. Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terdiri dari dirinya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir melihat sejauh ini KAI memiliki pemasukan lebih dari angkutan batu bara di Sumatera.