Pramono Tegaskan Tak Gelar Operasi Yustisi bagi Pendatang: Jakarta Kota Inklusif
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaska tidak akan menggelar operasi yustisi atau razia kependukukan bagi perantau atau pendatang setelah momen mudik 2025.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaska tidak akan menggelar operasi yustisi atau razia kependukukan bagi perantau atau pendatang setelah momen mudik 2025. Pramono mengaku membuka pintu kepada para perantau yang memandang Jakarta sebagai upaya memperbaiki nasib.
"Jakarta terbuka bagi siapapun, Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi," kata Pramono di Kompleks Monas Jakarta usai melepas ribuan pemudik dalam rangka mudik gratis Pemrpov 2025, Kamis (27/3).
Meski tidak melarang siapapun datang ke Jakarta, namun Pramono tetap akan memeriksa identitas mereka yang datang sebagai syarat.
"Kami meminta dan memohon dengan hormat, dengan sangat siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan," jelas Pramono.
Alasan Pramono
Pramono beralasan, peniadaan kebijakan tersebut dikarenakan Jakarta adalah kota inklusif. Menurut dia, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya.
"Kami juga pasti di sini dulu pernah bermimpi untuk memperbaiki nasib keluarga kami di Jakarta. Sehingga dengan begitu kami melakukan hal yang sama," tutup Pramono.
Sebagai informasi, operasi yustisi umumnya dilakukan terhadap mereka yang berasal dari luar kota dan hendak menetap di daerah baru. Hal itu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat demi mencegah adanya pendatang pelanggar aturan yang mengandung unsur Pidana.
