Jhonny menilai, Heru terlalu ketat terkait penetapan desil
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, mengkritik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait pemeringkatan kesejahteraan (Desil) penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dalam memberikan KJMU, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan sumber data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kategori layak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang juga telah dipadankan dengan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek).
Selain itu, juga terdapat pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJMU. Desil ini dibagi atas kategori sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).
Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 masuk kategori keluarga mampu. Sehingga, tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan KJMU.
Jhonny menilai, Heru terlalu ketat terkait penetapan desil ini. Sebab, dia meyakini data desil pun tak sepenuhnya akurat.
"Pemprov seharusnya tidak menetapkan begitu ketatnya persoalan kemiskinan orang tua murid ini dengan membuat desil," kata Johnny saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (7/3).
Akibatnya, peserta didik/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, malah dianggap mampu. Hal ini, kerap menghambat mahasiswa mendapat bantuan KJMU.
kata Jhonny.
Supaya, kata dia tidak terlalu kaku dalam memutuskan kebijakan.
"Dia (Heru Budi) harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan-laporan dari bawahan tok," kata Johnny.
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya
PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya
Ade mengaku pihaknya saat ini masih menunggu hasil penelitian yang dikerjakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi