Kontroversi Heru Budi Selama Memimpin DKI

Heru Budi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.

Setelah dilantik, Heru Budi langsung tancap gas bekerja sebagai Pj Gubernur DKI. Gebrakan pertama Heru Budi adalah membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI. 

Kontroversi Heru Budi Selama Memimpin DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono atau yang dikenal dengan Heru Budi, kerap membuat kebijakan yang menuai kontroversi. Baru-baru ini, dia dikritik karena mencoret sejumlah peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Heru Budi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022. Dia mengisi kekosongan jabatan usai masa tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI berakhir.

Setelah dilantik, Heru Budi langsung tancap gas bekerja sebagai Pj Gubernur DKI. Gebrakan pertama Heru Budi adalah membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI.

Posko pengaduan ini pernah dijalankan di era kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beberapa bulan kemudian, Heru Budi mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

Maruli digeser menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Keputusan Heru Budi ini diprotes banyak ini. Heru Budi dianggap tidak memiliki etika dan membuat kecewa warga Betawi.

Berikut deretan kontroversi Heru Budi selama memimpin DKI Jakarta yang dirangkum dari berbagai sumber.

Hapus Anggaran Jalur Sepeda

Heru Budi sempat menghentikan anggaran untuk jalur sepeda yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp38 miliar saat kepemimpinan Anies Baswedan.

Keputusan Heru Budi ini mendapat kritikan sehingga Pemerintah DKI Jakarta Kembali menggelontorkan anggaran untuk jalur sepeda sebesar Rp7,5 miliar. Di mana Rp5 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalur sepeda, sementara sisanya untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada.

Setop Layanan Wifi Gratis JakWifi

Layanan internet gratis JakWifi merupakan program Pemerintah DKI Jakarta saat kepemimpinan Anies Baswedan pada 28 Agustus 2020. Layanan JakWifi sempat dihentikan di beberapa titik pada awal Januari 2023.

Lewat unggahan di akun twitter @tatakujiyati, mantan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak UJiyati, berkomentar dengan menunjukkan sebuah poster yang berisi informasi pemberhentian JakWifi mulai 1 Januari 2023.

“Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan,” tulisnya di akun @tatakujikyati pada (3/1/23).

Heru Budi mengurangi penggelontoran anggaran JakWifi dari Rp174 miliar menjadi Rp56 miliar. Sehingga titik JakWifi yang awalnya berjumlah 3.500 titik dipotong jadi 1.263 titik.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (diskominfotik) menilai penggunaan JakWifi di beberapa titik tidak berjalan secara maksimal, sehingga penggunaan layanan JakWifi di evaluasi.

Plt Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto menyebut pihaknya sudah melakukan survey yang mendalam sebelum mengurangi titik JakWifi.

“Hasil survey ini menjadi landasan Dinas Dikominfotik unutk melakukan penyesuaian titik lokasi JakWifi yang tersebar di 645 RW, yakni di lingkungan masyarakat yang pemanfaatannya kurang optimal dalam mengakses JakWifi," jelas Raides Selasa (4/1).

"Di mana berdasar data analisis dan monitoring, serta survey yang telah dilakukan, terdapat 1.867 titik lokasi JakWifi yang frekuensi penggunaannya tercatat sangat rendah,” sambungnya.

Ubah Slogan Jakarta

Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta memiliki branding +Jakarta atau PlusJakarta dengan slogan Kota Kolaborasi. Namun setelah Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI, branding Jakarta dirombak menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’ dengan ikon logo yang dinilai kuno oleh sebagian besar masyarakat.

Warga Kampung Bayam Digusur

Pemprov DKI membangun Jakarta International Stadium (JIS) pada Maret 2019. Pembangunan ini berdampak pada lahan tempat tinggal warga Kampung Bayam yang harus digusur.

Pada April 2022, PT Jakarta Propertindo (JakPro) mengadakan pembangunan Kampung Susun Bayam sebagai tempat tinggal baru bagi warga Kampung Bayam yang terdampak Pembangunan JIS.

Namun, saat kepemimpinan Heru Budi, proyek Kampung Susun Bayam justru dialokasikan untuk hunian para pekerja JIS. Warga Kampung Bayam diimbau untuk menempati rusun lain seperti Rusun Nagrak dan Pluit.

Padahal berdasarkan Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-0176/PU.04.00 tentang Data Verifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam, warga memiliki hak untuk menempati Kampung Susun Bayam. Hingga saat ini warga Kampung Bayam belum mendapatkan hak mereka.

Pangkas Jumlah Penerima KJMU

Baru-baru ini, Heru Budi mencoret sejumlah penerima KJMU. Kebijakan ini mengancam banyak pelajar yang terdaftar sebagai peserta KJMU putus sekolah.

Heru Budi mengatakan, bantuan sosial KJMU akan disesuaikan dengan pemeringkatan kesejahteraan (Desil) yang datanya disinkronkan dari Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) lalu dipadukan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Sehingga ke depannya hanya penerima yang dianggap layak berdasarkan data tersebut yang akan menerima beasiswa KJMU.

“Itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil 1,2,3,4, dan seterusnya, dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI,” jelas Heru, Rabu (6/3).

Sementara Anies Baswedan menyebut pemberian beasiswa KJMU harus dilakukan secara tuntas sampai penerima menyelesaikan masa studi.

Dia menyarankan jika ingin melakukan perubahan sebaiknya dilakukan dengan memberhentikan rekrutmen penerima baru, dengan tetap melanjutkan pemberian beasiswa bagi penerima sebelumnya.

“Ketika kita membantu anak-anak untuk belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas kuliahnya,” ujar Anies kepada wartawan Jumat (8/3).