Heru Budi Tegaskan Tak Putus KJMU, Tapi Ada Pemadanan Data

Penambahan penerima baru terjadi karena adanya mahasiswa yang telah lulus maupun perubahan status pada penerima sebelumnya.

Kedua program itu menjadi instrumen penting dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.

Heru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.

Syarat umum penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui KJMU antara lain berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta.

Jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2024 berkurang dibandingkan tahun 2023.

Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.

Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Pemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.

Sebelum menjadi komisaris utama PT MRT Jakarta, Heru Budi juga mendapat penugasan baru dari Pemerintah Pusat.

Heru Budi menempati posisi sebagai staf khusus Mensesneg Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra ini dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

Menurut Heru, Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur seperti tol dan waduk sejak menjadi presiden pada tahun 2014.

Gibran hadir dalam uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Instruksi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, kasus semacam ini tak bisa ditolerir.

Atas temuan itu Inspektorat tengah melakukan pembinaan dengan bersurat ke Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mencatat adanya peningkatan penerima KJMU, menandakan komitmen Pemprov DKI dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berambisi memperluas jangkauan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S3 dan mencanangkan program beasiswa LPDP versi Pemprov DKI untuk 100 mahasiswa.

Ia menyampaikan, akses pendidikan yang merata menjadi prioritas dalam kepemimpinannya di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tiga Program Prioritas Jakarta tidak akan diubah meski ada efisiensi anggaran. Apa saja program vital yang tetap dipertahankan demi kesejahteraan warga?