Parlemen Iran mengesahkan sebuah rancangan undang-undang kontroversial yang akan meningkatkan hukuman penjara dan denda bagi perempuan maupun anak perempuan yang melanggar aturan berpakaian di negara itu.
RUU ini menyebutkan mereka yang terlihat berpakaian "tidak pantas" di tempat umum akan dikenakan hukuman tingkat "keempat," dengan hukuman penjara antara lima hingga 10 tahun dan denda antara 180 juta hingga 360 juta real (sekitar Rp 56 juta hingga Rp 112 juta).
Dilansir BBC, Rabu (21/9), menurut kantor berita AFP, RUU ini juga mencakup sanksi bagi mereka yang "mempromosikan ketelanjangan" atau "mengolok-olok hijab" di media dan jejaring sosial, serta bagi pemilik kendaraan di mana pengemudi atau penumpang perempuan tidak mengenakan hijab atau pakaian yang sesuai.
“Setiap orang yang mempromosikan pelanggaran aturan berpakaian secara terorganisir atau bekerja sama dengan pemerintah asing, media, kelompok atau organisasi asing atau yang bersikap bermusuhan juga bisa dipenjara antara lima hingga sepuluh tahun,” katanya.
Sebelumnya, mereka yang tidak mematuhi aturan berisiko mendapat hukuman penjara antara 10 hari hingga dua bulan atau denda antara 5.000 dan 500.000 real (Rp 1.800-Rp 181.000).
Iran mendasarkan hukumnya pada interpretasi Syariah, yang mengharuskan wanita dan gadis di atas usia pubertas untuk menutupi rambut mereka dengan hijab dan mengenakan pakaian longgar untuk menyamarkan bentuk tubuh mereka.
Langkah ini diambil setahun setelah protes meluas atas kematian Mahsa Amini, yang ditahan oleh polisi moralitas atas tuduhan mengenakan hijab yang dianggap tidak pantas.
Kaum perempuan Iran membakar jilbab mereka atau melambaikannya di udara pada demonstrasi nasional melawan ulama. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
Selama beberapa waktu terakhir, semakin banyak wanita dan gadis di Iran yang memilih untuk tidak lagi menutup rambut mereka di tempat umum, meskipun polisi moralitas kembali ke jalan-jalan dan pemasangan kamera pengawas.
Sumber: BBC
Sebelumnya, pada awal bulan ini, delapan pakar hak asasi manusia independen dari PBB mengkritik RUU ini, mengatakan bahwa itu “dapat digambarkan sebagai bentuk pemisahan gender, karena otoritas tampaknya memerintah melalui diskriminasi sistemik dengan tujuan menekan wanita dan gadis untuk tunduk sepenuhnya.”
“Rancangan undang-undang tersebut memberlakukan hukuman berat pada wanita dan gadis karena ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan penegakan kekerasan,” kata para ahli tersebut.
“RUU ini juga melanggar hak-hak dasar, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, larangan diskriminasi gender, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk melakukan protes damai, dan hak untuk mengakses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan kebebasan bergerak.”
Reporter Magang: Cindy Wijaya
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahasa baru ini masih satu rumpun dengan bahasa Indo-Eropa.
Baca Selengkapnya
Penemuan ini memberikan wawasan tentang transisi dari pemerintahan Etruskan ke Romawi.
Baca Selengkapnya
Perawat berusia 33 tahun di Inggris divonis penjara seumur hidup karena membunuh tujuh bayi.
Baca Selengkapnya
Hewan langka ini pertama kali terlihat pada tahun 1880-an.
Baca Selengkapnya
Badai matahari pernah terjadi. Pohon kuno di Eropa menjadi saksi.
Baca Selengkapnya
Swiss resmi melarang penggunaan cadar, setelah parlemen mengesahkan UU terkait pemakaian penutup wajah.
Baca Selengkapnya
Gempa dahsyat 6,8 magnitudo mengguncang Maroko pada Jumat, menewaskan lebih dari 2.000 orang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi