Mesir dan Yordania Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Negara Mereka, Ini Alasannya

Rencana ini dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis warga Palestina di Gaza.

Mesir dan Yordania menegaskan penolakan mereka terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan warga Palestina di Gaza ke negara mereka. Trump diduga ingin membersihkan etnis warga Palestina di Gaza dengan memindahkan mereka ke Mesir dan Yordania, sejalan dengan dokumen Kementerian Intelijen Israel yang bocor beberapa waktu lalu.

Dikutip dari The Guardian, Senin (27/1), Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menyatakan negaranya tegas menolak pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Sebelum perang genosida Israel di Gaza berlangsung selama sekitar 1,3 tahun, jumlah populasi Gaza sebanyak 2,3 juta orang. Israel membunuh sekitar 45.000 lebih warga Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan melukai sekitar 100.000 lainnya, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, Mesir juga menyatakan menolak rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir baik dalam jangka panjang maupun pendek. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir dalam pernyataannya pada Minggu, seperti dikutip dari France 24.

Mesir, lanjut penyataan tersebut, tetap mendukung "keteguhan rakyat Palestina agar tetap berada di tanah mereka”.

“Mesir menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah, atau dengan depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pengungsian, atau mendorong pemindahan atau pencabutan warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” pungkas Kementerian Luar Negeri Mesir.

Direktur Adalah, organisasi HAM Palestina, Hassan Jabareen mengatakan rencana Trump tersebut sama dengan melanjutkan perang Israel di Gaza.

"Untuk 'membersihkan' Gaza sesegera mungkin setelah perang faktanya akan menjadi kelanjutan dari perang, melalui pembersihan etnis rakyat Palestina," tegasnya, dikutip dari The Guardian.

Kelanjutan Dehumanisasi

Dosen hukum internasional di Sciences Po Paris dan penasihat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Omer Shatz menyatakan pernyataan tersebut merupakan "seruan pembersihan etnis" yang mirip dengan seruan para politikus ekstremis Israel sejak awal perang di Gaza.

“Kita menyaksikan kelanjutan dehumanisasi dan seruan genosida yang sangat berbahaya sebagaimana yang telah kita lihat dari suara-suara paling ekstrem di Israel,” jelasnya.

Pada Desember, Shatz merinci tuduhan hasutan untuk melakukan genosida oleh delapan pejabat Israel dan tokoh masyarakat dalam kasus yang diajukan ke ICC.

“Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan apa yang diinginkan warga Gaza, ketika mereka baru saja membersihkan puing-puing, dan menemukan sisa-sisa orang yang mereka cintai terkubur di sana,” jelasnya, seperti dilansir The Guardian.

Rencana Trump disambut baik oleh politikus sayap kanan Israel. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menggambarkan relokasi warga Palestina sebagai “ide bagus”, dan mengatakan dia akan bekerja dengan perdana menteri dan kabinet untuk membuat “rencana operasional untuk implementasi” hal tersebut sesegera mungkin.