India Buka Investasi Asing dan Swasta, Perluas Sektor Nuklir

India berencana untuk meningkatkan kapasitas listrik nuklirnya hingga sepuluh kali lipat, mencapai 100 gigawatt pada tahun 2047.

Pekan lalu, parlemen India mengesahkan undang-undang yang memungkinkan perusahaan swasta dan asing untuk mengelola sektor pembangkit listrik tenaga nuklir.

Undang-Undang Energi Atom yang bersejarah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah, seiring dengan upaya India untuk meningkatkan penggunaan energi nuklir dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi mencapai target iklim.

Pemerintah India menetapkan target untuk meningkatkan kapasitas listrik nuklir hingga sepuluh kali lipat menjadi 100 gigawatt pada tahun 2047.

Kapasitas ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik hampir 60 juta rumah tangga setiap tahunnya dan dianggap sangat penting untuk mencapai target netral karbon pada tahun 2070.

Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan investasi sekitar 20 triliun rupee India (sekitar Rp3,72 kuadriliun).

Regulasi baru ini diharapkan dapat membuka akses pendanaan dari sektor swasta, sebagaimana dikutip dari laman DW Indonesia pada Rabu (24/12/2025).

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan "momen transformasional bagi lanskap teknologi India" dan menilai reformasi ini akan membuka "beragam peluang" bagi sektor swasta.

Sejumlah konglomerat besar di India, termasuk Tata Power, Adani Power, dan Reliance Industries, telah menunjukkan minat untuk berinvestasi di sektor nuklir sipil yang selama ini dikelola secara ketat oleh pemerintah.

Reformasi Nuklir Menyebabkan Kekhawatiran Terkait Keselamatan

Di tengah optimisme pemerintah, beberapa ahli memperingatkan adanya tantangan yang dapat menghambat ambisi nuklir India. Isu-isu yang perlu diperhatikan mencakup batas tanggung jawab hukum, efektivitas pengawasan regulator, serta standar keselamatan.

Ajay Bisaria, mantan duta besar India untuk Pakistan, menyatakan bahwa undang-undang ini menghapus hambatan hukum yang telah menghalangi perusahaan-perusahaan dari AS dan Prancis untuk beroperasi di India sejak tahun 2010. Ini juga memungkinkan India untuk mendapatkan pasokan energi yang lebih beragam, selain dari Rusia.

"Reformasi ini mengubah kerja sama nuklir India-AS dari sekadar sinyal politik menjadi kenyataan komersial. Pernyataan bersama mengenai reaktor besar dan SMR (Reaktor Nuklir Modular Kecil) kini dapat diimplementasikan menjadi proyek nyata, dengan membaiknya hubungan India-AS yang diperkirakan akan memberikan dorongan tambahan pada tahun 2026," ungkap Ajay Bisaria kepada DW.

"Namun, isu-isu seperti jadwal perizinan, persyaratan lokal, jaminan pasokan bahan nuklir untuk bahan bakar impor, kendala pembiayaan, dan pertanyaan mengenai kapasitas regulasi perlu ditangani," tambahnya.

Minat Amerika Serikat terhadap reformasi nuklir di India

Partai-partai oposisi di India mengklaim bahwa undang-undang baru di sektor nuklir dirancang untuk mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat.

Legislasi yang dikenal dengan nama SHANTI, singkatan dari Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, dituduh dipercepat proses pengesahannya untuk memenuhi tuntutan dari pihak Amerika Serikat.

Perubahan kebijakan ini bersamaan dengan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menandatangani National Defense Authorization Act (NDAA) pada 18 Desember 2025.

NDAA merupakan undang-undang kebijakan pertahanan penting yang mencakup pembentukan mekanisme konsultatif antara Amerika Serikat dan India. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menyelaraskan tanggung jawab hukum nuklir domestik India dengan standar internasional.

India Seimbangkan Keselamatan dan Dorongan Investasi

Jairam Ramesh, seorang tokoh senior dari partai oposisi utama India, Indian National Congress, menganggap bahwa perubahan dalam kerangka tanggung jawab hukum nuklir India dipaksakan melalui parlemen untuk menyesuaikan hukum domestik dengan kepentingan Amerika Serikat.

Namun, pemerintah India membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa reformasi di sektor nuklir didorong oleh kebutuhan untuk mencapai kedaulatan energi nasional dan komitmen terhadap transisi menuju energi bersih.

Di sisi lain, Sameer Patil, Direktur Pusat Keamanan, Strategi, dan Teknologi di Observer Research Foundation, menilai bahwa perubahan kebijakan ini merupakan langkah struktural yang diperlukan untuk menarik investasi swasta dalam ambisi nuklir India.

"Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan pasokan bahan bakar nuklir domestik, yang membuat sektor ini dan India secara keseluruhan rentan terhadap dinamika geopolitik," jelas Sameer Patil kepada DW. Ia menambahkan,

"Terkait keselamatan dan pengawasan, saya merasa ini adalah kompromi antara memberikan insentif untuk partisipasi komersial dan menerapkan perlindungan keselamatan yang memadai," tambahnya.

Patil juga menekankan bahwa meskipun ketentuan dalam undang-undang nuklir saat ini mungkin tampak kurang memadai dibandingkan dengan potensi dampak dari kecelakaan nuklir, aturan tersebut cukup untuk menjaga minat perusahaan swasta agar tetap terlibat dalam rencana ekspansi energi nuklir di India.

Skeptisisme terhadap kontribusi sektor swasta

Seorang pejabat pemerintah yang memiliki pemahaman mendalam tentang sektor nuklir, berbicara secara anonim, mengungkapkan keraguan terhadap kemampuan sektor swasta untuk bertahan dalam proyek nuklir di India.

"Industri nuklir India secara konsisten gagal memenuhi target. Rekam jejak sektor swasta yang sering meninggalkan proyek-proyek berisiko tinggi seperti gas dan hidro menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan komitmen investasi besar di sektor nuklir, terutama dengan melemahnya perlindungan tanggung jawab hukum," ujar pejabat tersebut kepada DW.

Di sisi lain, Anil Wadhwa, mantan diplomat India yang memiliki pengalaman luas dalam isu nuklir dan pelucutan senjata, menyatakan bahwa India menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan target ambisiusnya.

"Masalah yang dihadapi terkait pasokan meliputi kualitas uranium domestik yang rendah, kebutuhan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil, serta kapasitas manufaktur komponen reaktor yang belum mencukupi," jelas Wadhwa.

Persoalan Tanggung Jawab dan Pasokan

Anil Wadhwa menekankan bahwa perdebatan mengenai sejumlah isu penting dalam reformasi nuklir India masih terus berlangsung.

"Apakah batas tanggung jawab hukum sebesar 15 miliar rupee India, yang setara dengan sekitar USD 168 juta dan 143 juta euro, cukup untuk menanggulangi kecelakaan besar? Apakah badan pengawas Atomic Energy Regulatory Board memiliki independensi yang memadai dari pemerintah? Dan bagaimana cara menyeimbangkan insentif komersial dengan standar keselamatan," ungkap Wadhwa.

Sebagai perbandingan, bencana nuklir Fukushima di Jepang yang terjadi pada tahun 2011 mengakibatkan biaya pembersihan dan kompensasi lebih dari USD 200 miliar (sekitar 3,34 kuadriliun), yang lebih dari 1.200 kali lipat dari batas tanggung jawab yang diusulkan di India.

Sementara itu, total dampak ekonomi akibat kecelakaan nuklir Chernobyl diperkirakan melebihi USD 700 miliar (sekitar Rp11,7 kuadriliun), jika mempertimbangkan biaya kesehatan jangka panjang, evakuasi, serta hilangnya lahan akibat kontaminasi.

Mengenai perusahaan asing, Wadhwa menjelaskan bahwa Undang-Undang Tanggung Jawab Perdata atas Kerusakan Nuklir India tahun 2010 sebelumnya memperbolehkan operator untuk menggugat pemasok atas cacat peralatan, berbeda dengan praktik global yang hanya membebankan tanggung jawab hukum kepada operator.

"Undang-undang ini secara mendasar mereformasi ketentuan tersebut dengan mendekatkannya pada standar internasional," tambah Wadhwa.

"Kepemilikan asing dibatasi hingga maksimal 49 persen dengan persyaratan operasional dan perizinan, tetapi rancangan undang-undang ini membuka jalur partisipasi yang sebelumnya tidak ada, menandakan kemajuan signifikan dibandingkan rezim lama yang sangat restriktif."