IGCN 2025, Wamenlu Arif Havas Soroti Krisis Pendanaan Iklim di Indonesia
Havas menekankan bahwa isu perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari aspek pembiayaan.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno membongkar tantangan signifikan dalam pendanaan iklim global saat ini. Ia menyerukan agar sektor swasta Indonesia mengambil peran yang lebih aktif dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keynote speech pada acara Indonesia Global Compact Network (IGCN) Annual Members Gathering 2025 yang berlangsung di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, pada Rabu (8/10).
Havas menekankan bahwa isu perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari aspek pembiayaan. Ia menegaskan, tanpa adanya mekanisme pendanaan yang jelas, segala upaya mitigasi dan adaptasi akan terhenti pada tataran wacana semata.
“Semua diskusi tentang perubahan iklim tidak ada artinya kalau tidak bicara soal pendanaan,” tegasnya.
Ia memberikan contoh nyata dari Desa Bedono di Jawa Tengah, yang tenggelam akibat penurunan tanah dan peningkatan permukaan laut. Menurutnya, kasus ini menunjukkan betapa mahalnya biaya yang diperlukan untuk menangani perubahan iklim, mulai dari relokasi penduduk hingga pembangunan infrastruktur baru.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembiayaan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. "Indonesia membutuhkan sekitar USD281 miliar untuk mitigasi dan adaptasi iklim hingga 2030, sementara kapasitas APBN hanya menutupi 15 persen," jelasnya.
Partisipasi Sektor Swasta
Havas menilai bahwa sumber pembiayaan alternatif seperti pasar karbon, dana multilateral, dan obligasi hijau perlu dioptimalkan lebih lanjut. Namun, ia juga mencatat rendahnya partisipasi sektor swasta nasional dalam investasi hijau.
"Banyak perusahaan asing sudah berinvestasi di bidang keberlanjutan, tetapi perusahaan Indonesia masih menganggapnya sekadar CSR. Padahal, pendekatan yang lebih institusional dan berkelanjutan sangat dibutuhkan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan iklim, termasuk gagasan baru seperti 'avoided emission', yang memberikan nilai ekonomi pada upaya pencegahan emisi karbon.
“Kalau penghindaran deforestasi bisa dimonetisasi, seharusnya penghindaran emisi juga bisa. Kita harus berpikir kreatif untuk membangun mekanisme baru,” katanya.
Di akhir pidatonya, Havas menyerukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk menghadapi krisis iklim secara konkret.
"Isu iklim bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan tanggung jawab global. Indonesia harus memimpin, bukan menunggu," tutupnya.