Indonesia Butuh USD 757,6 Miliar untuk Capai Target Perubahan Iklim

Target tersebut sesuai komitmen pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada tahun 2035.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar USD 757,6 miliar hingga tahun 2035 untuk mencapai target perubahan iklim.

Target tersebut sesuai komitmen pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada tahun 2035.

"Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," ucap Rachmat dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (2/12).

Secara rata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar USD 4,4 miliar per tahun atau 3 persen dari APBN. Ini berarti masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belem, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, lalu peningkatan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035, serta pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar 6,7 miliar dolar AS.

Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi.

Investasi dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.

Menurut dia, investasi awal terkait iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.

Biaya Adaptasi Iklim

Berdasarkan World Resources Institute (WRI) tahun 2025, setiap satu dolar AS yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari USD 10 manfaat selama 10 tahun. Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.

International Energy Agency (IEA) tahun 2021 mengemukakan bahwa pada tahun 2050, 50 persen dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.

Terakhir, basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal.

"Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan," ungkap Rachmat.

Mekanisme Pendanaan

ITF merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. Lebih lanjut, ITF, dihadirkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim Indonesia.

Pendanaan ini dapat diharapkan dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi manfaat.

Kolaborasi penyaluran ITF dengan berbagai misi pendanaan pembangunan lainnya akan diampu melalui Innovative Development Fund yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam mencapai target-target pembangunan lebih luas.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim kita," ujar Kepala Bappenas.