LIVE

MPR Tegaskan Pentingnya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk Ketahanan Nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum komprehensif guna memperkuat ketahanan nasional dari risiko bencana.

mpr ri
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim untuk mewujudkan kepastian hukum dan penanganan bencana yang terpadu.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim untuk mewujudkan kepastian hukum dan penanganan bencana yang terpadu. (AntaraNews)

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno baru-baru ini menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Ia menekankan perlunya payung hukum yang komprehensif dan lintas sektor untuk mengatasi tantangan iklim.

Inisiatif pembahasan RUU ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga. Selain itu, RUU ini diharapkan dapat memperkuat pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penyusunan RUU ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko bencana, terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim. Eddy Soeparno menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama dalam kerangka hukum ini.

Urgensi RUU sebagai Payung Hukum Terpadu

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sangat krusial agar pengelolaan isu iklim dapat dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Hal ini akan menghindari fragmentasi regulasi dan penanganan sektoral yang selama ini terjadi.

RUU ini dirancang untuk memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selain itu, diharapkan terjadi kejelasan dalam pembagian kewenangan antar instansi terkait.

Aspek pendanaan juga menjadi fokus utama RUU ini, dengan tujuan memperkuat alokasi dana untuk upaya mitigasi dan adaptasi. Pengurangan risiko bencana di tingkat daerah menjadi salah satu prioritas penting yang harus didukung.

Integrasi Risiko Iklim dalam Perencanaan Pembangunan

Pimpinan MPR RI ini juga menekankan bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim harus mampu mendorong integrasi risiko iklim dan bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ini penting untuk menciptakan strategi jangka panjang.

Eddy Soeparno menegaskan komitmen MPR untuk terus mendorong isu krisis iklim dan ketahanan bencana menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman iklim.

Ia mengajak DPR, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembahasan RUU ini sebagai momentum. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim yang terus meningkat.

Tantangan dan Prioritas Pencegahan Bencana

Eddy Soeparno menyoroti bahwa bencana tidak mengenal batas wilayah dan administrasi, sehingga kerangka hukum yang kuat dan visi jangka panjang sangat dibutuhkan. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan.

Ia juga menyoroti kasus bencana banjir di Jakarta dan Bekasi, banjir bandang di Jawa Tengah, serta longsor di Cisarua, Jawa Barat, sebagai contoh nyata. Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi ini adalah konsekuensi struktural perubahan iklim.

Faktor-faktor seperti persoalan tata ruang, degradasi lingkungan, dan sistem pencegahan yang belum maksimal di tingkat daerah turut memperparah kondisi ini. Eddy Soeparno menggarisbawahi perlunya pergeseran fokus dari penanganan darurat pascabencana.

Menurutnya, belanja publik masih terlalu berfokus pada penanganan darurat pascabencana, sementara anggaran untuk pencegahan masih kurang. Upaya seperti penguatan daerah resapan air, pengelolaan daerah aliran sungai, dan sistem peringatan dini belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KPK Ungkap Timses Bupati Langkat Raup 85 Proyek Rp 10,2 M, Diminta Setor Fee

{{caption}}
Polisi di Tegal Ditahan usai Diduga Aniaya Wanita Sejak 2023

{{caption}}
Restorasi Candi Prambanan Jadi Agenda PM India di Yogyakarta

{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

{{caption}}
Survei KedaiKOPI: 66% Orangtua Dukung SPMB

{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

Topik Terkait
{{caption}}
Integrasi RPPLH dalam Tata Ruang Daerah: KemenLH Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Menteri Lingkungan Hidup mendesak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan RPPLH ke dalam revisi RTRW. Langkah ini krusial demi pembangunan yang selaras daya dukung lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Ketahanan Pangan
{{caption}}
Refleksi 2025: Wakil Ketua MPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai respons atas anomali iklim 2025, demi mitigasi dampak yang kian meluas.

Eddy Soeparno
{{caption}}
MPR Dorong Lembaga Khusus Percepat Transisi Energi, Krisis Iklim Bukan Lagi Isu Lingkungan!

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan pembentukan otoritas tunggal untuk mempercepat transisi energi dan mitigasi krisis iklim, menyoroti urgensi koordinasi kebijakan lintas sektor.

MPR RI
{{caption}}
Tahukah Anda? Wakil Ketua MPR Serap Aspirasi Akademisi Unair untuk RUU Lingkungan dan Energi Terbarukan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerap aspirasi akademisi Unair untuk memperkuat RUU Lingkungan dan Energi Terbarukan, memastikan produk hukum berbasis riset demi masa depan berkelanjutan.

MPR
{{caption}}
Fakta Menarik: Wakil Ketua MPR Ajak Kolaborasi Lintas Daerah Demi Atasi Banjir dan Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerukan Kolaborasi Atasi Krisis Iklim dan banjir antarwilayah, menekankan pentingnya sinergi hulu-hilir demi keberlanjutan lingkungan.

Eddy Soeparno
{{caption}}
MPR RI Terbuka, Ajak Perguruan Tinggi Evaluasi UUD 1945 untuk Kemajuan Bangsa

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka pintu masukan dari perguruan tinggi terkait UUD 1945. Diskusi ini diharapkan menemukan solusi atas permasalahan konstitusi atau implementasinya, menegaskan peran krusial kampus.

demokrasi ekonomi
{{caption}}
MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia, Soroti Tantangan Partai Politik

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

akademisi
{{caption}}
MPR RI Tingkatkan Kualitas LCC Empat Pilar 2026 dengan Inovasi Sistem Penilaian

MPR RI memperkenalkan inovasi signifikan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk penyempurnaan sistem penilaian dan penambahan kategori penghargaan, demi kompetisi yang lebih transparan dan objektif.

kalimantan tengah
{{caption}}
Situs Batujaya: Pimpinan MPR Sebut Bukti Peradaban Luhur dan Toleransi Bangsa Indonesia

Situs Batujaya di Karawang adalah bukti peradaban luhur dan nilai toleransi bangsa, tegas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Situs ini bukan sekadar peninggalan purbakala.

arkeologi
{{caption}}
LKBB-PB Pembentuk Karakter Generasi Muda, MPR: Tumbuhkan Disiplin dan Persatuan Bangsa

Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) disebut MPR sebagai wahana penting pembentuk karakter generasi muda. Kegiatan ini menanamkan nilai disiplin, kesetiaan, dan persatuan.

disiplin
{{caption}}
MPR RI Ajak Generasi Z Banten Perkuat Semangat Kebangsaan Melalui LKBB-PB 2026

MPR RI menggelar Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) 2026 di Banten, mengajak Generasi Z untuk mengukuhkan semangat kebangsaan dan nilai gotong royong. Simak bagaimana kegiatan ini membentuk karakter pemimpin masa depan bangsa.

generasi z banten
{{caption}}
MPR Apresiasi Langkah Prabowo Evaluasi Program MBG, Pastikan Tepat Sasaran dan Efisien

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno apresiasi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini memastikan MBG tepat sasaran, efisien, dan wujud keberpihakan pemerintah.

eddy soeparno
{{caption}}
MPR Dorong Peta Jalan PLTS 100 GW, Percepat Transisi Energi Nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak percepatan transisi energi dengan menyusun peta jalan PLTS 100 GW yang terukur dan kredibel, demi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

eddy soeparno
{{caption}}
WFH di Kompleks Parlemen Sukses, KemenPANRB Dorong Efisiensi Energi Nasional

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

asn
{{caption}}
MPR Ajak Universitas Dukung Program Transisi Energi Prabowo

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerukan dukungan universitas terhadap program transisi energi Presiden Prabowo, termasuk pengembangan energi surya 100 GW dan elektrifikasi transportasi, demi ketahanan energi nasional.

bioenergi
{{caption}}
MPR Apresiasi Kinerja Menkeu Jaga Ketahanan Fiskal, Soroti Urgensi Ketahanan Energi Nasional

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah krisis global, namun mengingatkan pentingnya membangun Ketahanan Energi Nasional yang kuat.

eddy soeparno
{{caption}}
MPR Dorong Pemerintah Amankan Ketahanan Energi Nasional Melalui Diversifikasi Migas

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya pengamanan pasokan migas melalui diversifikasi dan transisi energi demi menjaga Ketahanan Energi Nasional yang krusial bagi perekonomian.

bbm nasional