Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro Ungkap Kunci Unlock Investasi Hijau di Indonesia

Saat ini, subsidi energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yang menghambat pengembangan energi terbarukan.

Penasihat Khusus Presiden di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa reformasi subsidi energi sangat penting untuk meningkatkan peluang bagi investasi hijau di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, subsidi energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yang menghambat pengembangan energi terbarukan.

"Sebagian besar anggaran subsidi energi masih dialokasikan untuk bahan bakar fosil, seperti BBM dan LPG 3 kg. Padahal, jika sebagian dari subsidi ini dialihkan untuk mendukung energi terbarukan, kita dapat menciptakan insentif yang lebih kuat bagi investor di sektor hijau," ungkap Bambang Brodjonegoro dalam presentasinya di acara KabarBursa Economic Insight (KEI) 2025 dengan tema "Greenomic Indonesia: Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission" di Le Meridien Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, seperti yang tercantum dalam keterangan resmi pada Kamis (27/2).

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik, meningkat dari Rp73,24 triliun pada tahun 2024.

Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima subsidi listrik, yang meningkat dari 40,89 juta pelanggan pada tahun 2024 menjadi 42,08 juta pada tahun 2025.

Selain itu, laporan Bank Dunia pada Juni 2023 mencatat bahwa Indonesia mengeluarkan subsidi energi fosil sebesar USD11,9 miliar (sekitar Rp170,6 triliun) sepanjang tahun 2021, menjadikannya negara dengan subsidi energi fosil terbesar di ASEAN.

Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini merekomendasikan pendekatan bertahap dalam alokasi subsidi, misalnya dengan membagi alokasi menjadi 30 persen untuk energi hijau dan 70 persen untuk energi fosil, sebelum akhirnya beralih sepenuhnya kepada energi terbarukan secara progresif.

"Ke depan, subsidi energi seharusnya hanya diberikan untuk energi baru terbarukan (EBT). Dengan demikian, kita dapat menciptakan mekanisme pembiayaan katalitik yang mampu menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing," tambahnya.

Harapan di Tengah Kesulitan Ekonomi Global

Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik, prospek investasi hijau di Indonesia tetap terlihat menjanjikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi global terhambat dan stagnan di kisaran 3 persen, ketertarikan terhadap ekonomi hijau justru semakin meningkat.

Beberapa faktor yang menghalangi pertumbuhan ekonomi dunia meliputi ketegangan geopolitik, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, perseteruan Israel dan Hamas, serta persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, kebijakan politik mantan Presiden AS, Donald Trump, terkait Perjanjian Paris turut memengaruhi dinamika investasi hijau, di mana Amerika cenderung menarik diri dari komitmen untuk transisi energi.

Namun, kesadaran akan pentingnya ekonomi hijau semakin meningkat di kalangan pemangku kepentingan global. Dalam forum ekonomi dunia yang berlangsung baru-baru ini, lima dari sepuluh risiko terbesar yang diidentifikasi berkaitan langsung dengan perubahan iklim.

"Masih kuatnya komitmen Eropa terhadap investasi hijau harus menjadi catatan penting. Jika disimpulkan, di permukaan memang kelihatannya suram, tetapi banyak pihak semakin tertarik untuk mengeksplorasi potensi investasi hijau, termasuk di Indonesia," ungkap Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2005-2009.

Dengan demikian, meskipun situasi global tidak menentu, peluang untuk investasi hijau di Indonesia tetap terbuka lebar.

Perdagangan Karbon Penting untuk Masa Depan

Sementara itu, Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), menyatakan bahwa masa depan bursa karbon di Indonesia terlihat menjanjikan, terutama dengan semakin tingginya kesadaran global akan ekonomi berkelanjutan.

"Dulu sebelum ada nilai ekonomi karbon, proyek hijau hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan energi yang dihasilkan. Sekarang, selain dari produksi energi, proyek juga mendapatkan tambahan pendapatan dari penghematan emisi karbon yang mereka lakukan," ujar Denny.

Saat ini, harga karbon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp58.000 per ton CO2. Dengan adanya skema ini, proyek-proyek hijau seperti pembangkit listrik tenaga angin dan air berpeluang memperoleh pendapatan tambahan melalui penjualan kredit karbon.

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, perdagangan karbon di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Awalnya hanya ada satu proyek, kini jumlahnya telah meningkat menjadi tujuh proyek dengan total carbon credit yang diterbitkan mencapai 3,1 juta ton. Dari total tersebut, sekitar 1,5 juta ton telah terjual, yang menunjukkan adanya minat yang tinggi dari berbagai pihak.

"Saat ini sudah ada sekitar 107 perusahaan jasa yang ikut serta dalam perdagangan karbon, dan lebih dari 1.100 entitas yang telah menggunakan skema carbon offset, di mana 893 di antaranya adalah individu yang secara sukarela mengompensasi emisi karbon mereka," tutur Denny.

Tingginya animo terhadap perdagangan karbon mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri terkait aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

BEI juga telah memfasilitasi dua mekanisme perdagangan karbon, yaitu perdagangan sektor spesifik (sectoral trading) dan perdagangan lintas sektor (cross-sectoral trading). Sistem ini dirancang sesuai dengan standar internasional untuk menarik lebih banyak investor global.

Pengaturan dan Bantuan untuk Mencapai Emisi Nol Bersih

Dalam diskusi bertajuk "Alternative Vehicles for a Zero Emission Future" yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, sejumlah panelis membahas pentingnya regulasi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Kemal Rasyad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Non-KBLBB di Kementerian Perindustrian, mengungkapkan bahwa pemerintah telah meluncurkan beberapa kebijakan strategis guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"Terkait Net Zero Emission ini, ada beberapa langkah yang telah kami siapkan, terutama dalam regulasi. Kami mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai," jelasnya.

Selain fokus pada kendaraan listrik, pemerintah juga memperhatikan teknologi elektrifikasi kendaraan lainnya serta pengembangan energi terbarukan. Dengan adanya kebijakan yang semakin matang, infrastruktur yang terus berkembang, dan minat investasi yang meningkat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara.

Green Economy Bukan Sekadar Isu Jangka Panjang

Di akhir sesi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019, menekankan bahwa ekonomi hijau bukanlah sekadar isu jangka panjang yang bisa diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

"Kita tidak bisa hanya mengurus yang di depan mata saja. Jika kita mengabaikan upaya mitigasi perubahan iklim, dampaknya akan jauh lebih berat nantinya. Ini bukan hanya masalah nyawa, tetapi juga akan menghabiskan anggaran besar untuk menanggulangi bencana," tegasnya.

Bambang juga memberikan apresiasi kepada KabarBursa yang mengangkat isu ekonomi hijau dalam diskusi tahunan. "

Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada KabarBursa yang mau mengangkat isu green economy ini sebagai bagian dari economic outlook atau economic insight tahun ini. Ini penting karena banyak yang masih melihatnya sebagai isu jangka panjang, padahal dampaknya sudah kita rasakan sekarang," katanya, sambil memberikan penutup untuk Grand Launching KabarBursa.com.