Demo Besar-besaran di Iran dari Krisis Ekonomi Melebar jadi Kritik Politik Terbuka ke Pemerintah

Sebanyak 570 gelombang lebih protes tercatat HRANA berlangsung di 31 provinsi di Iran. Aksi dipicu krisis ekonomi hingga melebar ke kritik terbuka.

Iran sedang mencekam. Gelombang aksi protes bermunculan.Aksi masyarakat dipicu krisis ekonomi yang kian parah sejak akhir Desember.

Protes yang awalnya berfokus pada masalah ekonomi ini kemudian berkembang menjadi kritik politik terbuka terhadap pemerintah. Demonstrasi pertama kali meletus di ibu kota Teheran pada 28 Desember 2025, dimulai dari aksi mogok para pedagang di Grand Bazaar Tehran, pusat aktivitas perdagangan di ibu kota.

Aksi ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran ke titik terendah dalam sejarahnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai mata uang tersebut sebelumnya telah menembus angka 1,35 juta rial per dolar AS dan terus melemah hingga sekitar 1,42 juta rial per dolar AS, di tengah kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Gelombang protes ini dengan cepat menyebar ke berbagai kota dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Pada 9 Januari, pemerintah Iran mengambil langkah dengan menerapkan pemadaman internet nasional, yang menyebabkan panggilan telepon ke luar negeri terputus, sejumlah penerbangan dibatalkan, serta akses terhadap situs-situs berita domestik dibatasi.

Pada 29 Desember, kepala Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, mengundurkan diri di tengah situasi yang semakin memanas, ketika polisi membubarkan demonstran dengan menggunakan gas air mata. Sehari setelahnya, Presiden Masoud Pezeshkian mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha dan berjanji akan mengerahkan seluruh upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda.

Pada 31 Desember, Abdolnasser Hemmati ditunjuk sebagai gubernur bank sentral yang baru. Namun, ketegangan di lapangan tetap berlanjut, dan protes di kota Fasa dilaporkan berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Akar Krisis Ekonomi Iran

Kondisi ekonomi Iran sudah lama berada dalam tekanan yang berat. Situasi ini semakin memburuk sejak Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran dan menarik AS dari kesepakatan internasional terkait program nuklir Iran.

Tekanan ekonomi semakin bertambah setelah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali diberlakukan pada September 2025. Krisis ekonomi semakin dalam setelah Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Juni tahun lalu, dalam konflik bersenjata selama 12 hari yang menargetkan sejumlah fasilitas nuklir.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa program energi nuklirnya bersifat damai dan membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir. Awalnya, tuntutan demonstran berfokus pada persoalan ekonomi, tetapi seiring dengan eskalasi kekerasan dan memburuknya kondisi sosial, aksi protes berkembang menjadi kritik politik yang lebih luas, ditandai dengan seruan dan slogan anti-pemerintah.

Rekaman video yang diambil pada 30 Desember menunjukkan mahasiswa universitas bergabung dengan pedagang dan pemilik toko di Teheran. Mereka terdengar meneriakkan slogan "beristirahatlah dengan tenang Reza Shah", yang merujuk pada pendiri dinasti monarki yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.

Korban dan Penangkapan

Lembaga pemantau hak asasi manusia yang berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), seperti dilansir Associated Press, melaporkan lonjakan signifikan jumlah korban tewas akibat gelombang protes.

Pada Minggu (11/1), HRANA menyebut jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 203 orang, meningkat tajam dibandingkan laporan sebelumnya. Dari total tersebut, 162 orang merupakan demonstran, sementara 41 orang lainnya adalah anggota aparat keamanan.

HRANA menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari jaringan aktivis di dalam Iran yang melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi. Lembaga itu juga mengakui telah menerima klaim mengenai jumlah korban yang lebih besar, namun menyatakan angka tersebut masih dalam tahap penilaian dan verifikasi.

Selain korban jiwa, HRANA melaporkan lebih dari 3.280 orang telah ditangkap sejak gelombang protes berlangsung.

Berdampak Langsung ke Warga

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Iran telah menyebabkan inflasi tahunan mencapai sekitar 40 persen. Lonjakan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, beras, dan keju telah membuat barang-barang tersebut tidak terjangkau bagi banyak masyarakat.

"Kami semua terjebak dalam situasi ini," ungkap Shirin, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun di Kota Kermanshah, kepada Sky News. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kebijakan ekonomi terbaru dari pemerintah.

Presiden Pezeshkian mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan kebijakan pemberian nilai tukar asing bersubsidi kepada importir. Sebagai alternatif, negara akan memberikan subsidi bulanan langsung kepada setiap warga Iran.

Kebijakan baru yang mulai berlaku pada 10 Januari ini diprediksi akan menyebabkan kenaikan harga barang di tingkat pedagang, yang pada gilirannya akan menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, tahun lalu pemerintah Iran juga memperkenalkan skema harga baru untuk bahan bakar minyak bersubsidi, yang berakibat pada kenaikan harga bensin dan semakin memperberat beban hidup warga.

Reaksi Pemerintah Iran Atas Campur Tangan Trump

Presiden Pezeshkian telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan "tuntutan sah" dari para demonstran. Namun, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan pernyataan yang tegas.

Pada tanggal 2 Januari, Khamenei membedakan antara demonstran dan perusuh, menyatakan bahwa para perusuh harus mendapatkan pelajaran, yang dianggap sebagai sinyal bagi aparat keamanan untuk menindak demonstrasi dengan lebih keras.

Dalam pidato singkat yang disiarkan oleh televisi pemerintah pada 9 Januari, Khamenei juga menunjukkan niat untuk mengambil tindakan tegas. Ia menuduh para demonstran merusak fasilitas umum demi kepentingan presiden negara lain, yang diyakini merujuk pada Trump, dan memperingatkan bahwa Iran tidak akan mentolerir pihak-pihak yang bertindak sebagai "tentara bayaran asing".

Reza Pahlavi, putra dari Mohammad Reza Shah Pahlavi, yang merupakan shah terakhir Iran sebelum Revolusi Islam 1979, menyatakan dukungannya terhadap gelombang protes yang terjadi di Iran.

Dari pengasingannya di AS, ia menyerukan agar aksi demonstrasi tetap terorganisir dan sebanyak mungkin, serta mengajak warga Iran untuk serentak meneriakkan slogan perlawanan terhadap kepemimpinan negara pada pukul 20.00 waktu setempat pada tanggal 8 dan 9 Januari, yang kemudian direspons oleh banyak demonstran.

Dalam pesan video pada 9 Januari, Pahlavi menekankan bahwa tujuan gerakan kini bukan hanya sekadar turun ke jalan, tetapi juga bersiap untuk merebut dan mempertahankan pusat-pusat kota.

Trump sendiri, pada hari Kamis (8/1), seperti yang dikutip oleh kantor berita Anadolu, memperingatkan bahwa AS akan menghantam Iran dengan sangat keras jika Teheran mulai membunuh para pengunjuk rasa.

Dalam wawancara dengan Hugh Hewitt Show, Trump menekankan bahwa Iran memiliki sejarah penggunaan kekerasan dalam menangani kerusuhan. Ia mengklaim bahwa pemerintah AS telah memberikan peringatan secara tertutup kepada Iran yang isinya lebih tegas dan lebih keras daripada yang ia ucapkan secara terbuka kepada media.

Sebelumnya, pada 2 Januari, Trump memperingatkan Iran bahwa jika negara tersebut membunuh para demonstran damai secara brutal, maka AS akan datang untuk menyelamatkan mereka.

"Kami berada dalam kondisi siaga penuh," tulis Trump di platform Truth Social, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataannya. Pada hari Sabtu (10/1), Trump menulis di Truth Social, "Iran sedang berada di ambang KEBEBASAN, mungkin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya." "AS siap membantu!!!"

Gelombang Demo Iran dari Waktu ke Waktu

Aksi protes di Iran bukanlah fenomena yang baru. Sejarah mencatat bahwa demonstrasi telah berlangsung pada dekade 1970-an, 1990-an, dan awal 2000-an.

Pada tahun 2022, Iran kembali dilanda gelombang protes di berbagai daerah, yang dipicu oleh kenaikan harga, termasuk harga roti. Pemerintah Iran mengalami guncangan akibat kerusuhan terbesar dalam beberapa dekade, yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2023, setelah kematian Mahsa Amini.

Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun, meninggal dunia dalam tahanan karena diduga melanggar aturan berpakaian. Selama penindakan keamanan yang berlangsung berbulan-bulan, lebih dari 500 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 22.000 orang ditahan.