Analisis Ahli soal Presiden Macron Mau Akui Palestina sebagai Negara

Pada Kamis (24/7), Presiden Macron mengumumkan melalui media sosial X bahwa Prancis akan resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Menurut para analis, Presiden Emmanuel Macron berharap pengakuan resmi Prancis terhadap Negara Palestina di Majelis Umum PBB (UNGA) pada bulan September mendatang dapat mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.

Pada awal pekan depan, para utusan internasional dijadwalkan untuk membahas solusi dua negara terkait konflik Israel-Palestina, sebelum konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh Prancis menjelang pertemuan PBB di bulan September.

Pernyataan Macron disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai krisis kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari dua juta warga Palestina mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan akibat perang yang masih berlangsung antara Israel dan Hamas.

Lembaga-lembaga bantuan telah memperingatkan tentang ancaman kelaparan massal serta kemungkinan runtuhnya sistem kesehatan di kawasan tersebut.

"Rasa urgensi mungkin mendorong presiden untuk maju sendiri," ujar mantan duta besar Prancis untuk Israel, Gerard Araud, seperti yang dilansir oleh CNA.

David Khalfa dari Yayasan Jean Jaures menilai bahwa selain alasan kemanusiaan dan pernyataan mengejutkan dari beberapa menteri Israel mengenai Gaza, Macron juga mungkin merasakan tekanan politik dari dalam negeri.

Perang yang terjadi di Gaza telah memicu ketegangan di Prancis, yang merupakan rumah bagi komunitas muslim terbesar di Uni Eropa serta salah satu komunitas Yahudi terbesar di luar Israel dan Amerika Serikat (AS).

Prancis sendiri telah lama mendukung solusi dua negara, yang mencakup pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Awalnya, Macron mengusulkan pengakuan terhadap Palestina dilakukan secara terkoordinasi, idealnya bersamaan dengan kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel.

Namun, karena pendekatan tersebut menemui kebuntuan, Macron dinilai mengambil keputusan untuk melangkah sendiri, dengan harapan dapat menciptakan momentum sebelum pertemuan PBB.

"Tujuannya adalah memanfaatkan waktu sekitar satu bulan ke depan untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain, agar nantinya bisa membuat pengumuman bersama yang lebih besar di New York," ungkap Amelie Ferey, seorang analis di Institut Hubungan Internasional Prancis. "Inggris dan Kanada mungkin bisa ikut bergabung."

Rencana kerja sama antara Prancis dan Arab Saudi

Prancis, Inggris, dan Kanada merupakan bagian dari 25 negara yang pada hari Senin (21/7) menyerukan agar perang di Gaza segera diakhiri. Mereka menegaskan bahwa tingkat penderitaan yang dialami oleh warga sipil telah mencapai level yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menghadapi tekanan dari kalangan dalam Partai Buruh untuk mengambil tindakan.

"Dia ingin bergerak seiring dengan negara-negara lain dan menggunakan pengakuan (Palestina) sebagai kartu tawar dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza," kata Mujtaba Rahman dari Eurasia Group.

Namun, ada kemungkinan bahwa Starmer akan berhati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan dengan Amerika Serikat, terutama dengan kedatangan Presiden Donald Trump yang dijadwalkan ke Skotlandia, sementara pembicaraan perdagangan antara AS dan Inggris masih belum mencapai kesepakatan.

Walaupun Prancis tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap konflik Palestina-Israel, negara tersebut berharap dapat berkontribusi dalam diplomasi pasca-perang bersama Arab Saudi.

Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa menjelaskan bahwa Prancis dan Arab Saudi sedang merancang peta jalan yang mencakup langkah-langkah untuk mengisolasi dan melucuti senjata Hamas, mengadakan pemilu Palestina pada tahun 2026, serta membentuk pemerintahan teknokrat.

Selain itu, ada kemungkinan akan diajukan usulan mengenai pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB, yang mungkin melibatkan personel dari Mesir.

Tujuan dari langkah ini, menurut Lons, adalah untuk membangun dukungan di kawasan guna menyingkirkan Hamas, bahkan dari negara-negara seperti Qatar yang memiliki hubungan erat dengan kelompok tersebut.

Apakah rencana Prancis dan Arab Saudi dapat dianggap realistis?

Beberapa analis memberikan peringatan bahwa inisiatif yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi lebih bersifat harapan daripada kenyataan.

"Ini cukup jauh dari kenyataan," ungkap Lons.

Ferey juga menambahkan bahwa saat ini, pemerintah Israel tampaknya sepenuhnya menolak ide pembentukan Negara Palestina.

Setelah hampir dua tahun konflik yang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, situasi di Gaza sangat memprihatinkan akibat pengeboman yang dilakukan oleh Israel.

Sementara itu, pemerintah Israel terus melakukan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, yang masih dianggap sebagai bagian penting dari wilayah yang diharapkan menjadi negara Palestina di masa depan.

Di Tepi Barat, terdapat sekitar 500.000 warga Israel yang tinggal di permukiman yang oleh hukum internasional dianggap ilegal. Selain itu, terdapat sekitar tiga juta warga Palestina yang juga tinggal di wilayah tersebut.

Di Yerusalem Timur yang telah dianeksasi, terdapat tambahan sekitar 200.000 warga Yahudi, yang semakin menyulitkan kemungkinan untuk membagi wilayah tersebut secara adil.

Khalfa mencatat bahwa kemungkinan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sangat kecil selama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih menjabat.

Netanyahu, yang dituduh oleh para pengkritiknya memperpanjang konflik demi mempertahankan kekuasaan, membuat situasi semakin rumit. Dengan kondisi yang ada, harapan untuk mencapai perdamaian dan solusi dua negara menjadi semakin sulit untuk diwujudkan.